Politik PDIP Usai Bertemu Prabowo, Salah Satunya Oposisi tapi Tak Galak!

Jakarta, MI - Peneliti senior BRIN Lili Romli membeberkan tiga bentuk posisi politik ‘koalisi’ yang bisa diambil PDIP usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar.

Pertama, PDIP dapat mendukung pemerintah tanpa harus bergabung dalam pemerintahan. Hal ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Nasdem. 

Skema kedua, PDIP bisa saja bergabung ke pemerintahan dengan mendapatkan posisi dalam kabinet. Ketiga, tetap di luar pemerintahan tapi akan memberikan dukungan setiap kebijakan pemerintah. 

"Semacam pseudo oposisi, oposisi tapi tidak galak,” kata Lili, Rabu (9/4/2025).

Apabila skema pseudo oposisi ditempuh, maka PDIP tak akan bersikap keras seperti era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, PDIP menjadi satu-satunya partai oposisi yang kerap melawan kebijakan pemerintahan SBY.

Menurut Lili, PDIP selama kerap mendukung kebijakan yang diambil pemerintah berperan seperti partai koalisi. Termasuk saat DPR dan pemerintah sepakat menggodok cepat Revisi Undang-Undang TNI dan Minerba.

Di sisi lain, Lili menyatakan bahwa publik berharap PDIP tetap menjadi partai oposisi agar menjadi penyeimbang pemerintahan dan membuat demokrasi Indonesia menjadi sehat. “Oposisi dalam demokrasi itu penting, karena kalau tidak jadi hambar, seperti layaknya sayur tanpa garam,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan keputusan politik PDIP usai berlangsungnya pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Teuku Umar pada Senin (7/4/2025) malam.

Menurut dia, Megawati dan PDIP akan tetap berada di luar Koalisi Indonesia Maju pendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ya kira-kira seperti itu [tetap diluar koalisi], pokoknya begitu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Rabu (9/4/2025).