Di Balik Satu Tahun Bupati Morotai Rusli–Rio: Ancaman Terbesar Ada di Lingkaran Sendiri

Jakarta, MI - Satu tahun kepemimpinan Rusli Sibua–Rio Kristian Pawane di Kabupaten Pulau Morotai dinilai bukan sekadar catatan waktu, melainkan fase krusial untuk membuktikan apakah kekuasaan benar-benar berpihak pada rakyat atau justru terjebak dalam kompromi kepentingan.

Penilaian itu disampaikan Ashary Pawane, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Rusli–Rio yang menyoroti keras realitas politik di lingkar kekuasaan daerah. Menurutnya, politik bukan sekadar soal program yang berjalan atau belum berjalan, tetapi tentang bagaimana kekuasaan diuji oleh godaan, bisikan, serta manuver halus pihak-pihak yang ingin meretakkan soliditas pemerintahan dari dalam.

“Orang bisa menjatuhkan pemimpin dengan berbagai cara. Caranya sering kali sangat sopan, sangat halus, dan sulit dibaca,” tulis Ashary, Sabtu (21/2/2026). 

Ia menegaskan, sikap diam selama setahun bukan bentuk pembiaran, melainkan upaya membaca peta sesungguhnya: apa yang diinginkan tim, siapa yang bergerak di belakang layar, dan kepentingan apa yang sedang diprioritaskan. Diam, kata dia, justru menjadi cara untuk melihat lebih jernih sebelum berbicara lebih keras.

Ashary juga mengingatkan para pendukung Rusli–Rio agar tidak berubah menjadi pengkritik tanpa arah hanya karena realitas pemerintahan tidak sejalan dengan ekspektasi pribadi. Menurutnya, tanggung jawab politik tidak berhenti di bilik suara.

“Tanggung jawab politik berlanjut dalam bentuk pengawalan, evaluasi, dan dukungan yang objektif. Yang paling berbahaya dalam politik bukan lawan yang menyerang terang-terangan, tetapi mereka yang bertepuk tangan di depan, sambil menyimpan agenda di belakang.” ujarnya. 

Dalam catatannya, Rusli–Rio disebut sedang menghadapi tekanan berlapis: kebijakan efisiensi nasional, penyesuaian cepat terhadap kebijakan pusat, hegemoni lokal yang ingin mempertahankan pola lama, hingga beban utang daerah yang harus diselesaikan secara bertahap.

Namun, Ashary menilai, inti persoalan bukan semata angka-angka dan tekanan struktural. Ukuran sebenarnya terletak pada sejauh mana visi dan misi kepala daerah benar-benar bergerak dari dokumen politik menjadi kerja nyata.

“Jika dalam satu tahun ini fondasi sudah diletakkan, sistem mulai dirapikan, dan keberanian mengambil keputusan mulai terlihat, maka itu pertanda kapal sedang diarahkan ke tujuan,” tegasnya.

Ia mengakui, masyarakat wajar menuntut perubahan cepat. Tetapi perubahan sosial, kata dia, bukan sulap. Ia tidak lahir dalam satu malam. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui kebijakan yang konsisten dan keberanian memutus mata rantai kebiasaan lama yang selama ini mengakar dalam birokrasi dan relasi kekuasaan.

Ashary juga menyinggung kekecewaan sebagian pihak yang merasa tersisih—baik karena tidak mendapat posisi, akses, maupun ruang pengaruh. Namun, menurutnya, masyarakat luas menilai dengan ukuran yang jauh lebih sederhana: apakah pelayanan publik membaik, apakah komunikasi pemerintah terbuka, dan apakah pemimpin hadir ketika rakyat membutuhkan.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa fase satu tahun ini adalah masa adaptasi sosial—pemerintah belajar membaca masyarakat, dan masyarakat belajar memahami arah pemerintah. Karena itu, yang dibutuhkan bukan saling menjatuhkan, tetapi memperkuat.

Di sisi lain, tantangan hukum dan penataan birokrasi dinilai tidak kalah berat. Setiap kebijakan, tegas Ashary, harus berpijak pada regulasi yang kuat. Tidak ada lagi ruang abu-abu, dan tidak mungkin lagi memuaskan semua kepentingan.

“Kepastian hukum adalah fondasi investasi dan stabilitas. Jika pemerintahan ini berani menjaga integritas dalam setiap keputusan, itu sudah menjadi capaian penting. Hukum bukan alat balas dendam, tetapi pagar agar semua berjalan di rel yang sama.” tambahnya. 

Ia menutup refleksinya dengan peringatan tegas bahwa tantangan terbesar Rusli–Rio bukan semata efisiensi nasional, hegemoni lokal, atau beban utang, melainkan memastikan visi dan misi benar-benar bergerak dari teks menjadi tindakan.

“Satu tahun ini adalah bab awal. Belum sempurna, tetapi sebagian sudah dimulai. Percepatan jelas dibutuhkan. Namun pekerjaan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada dua orang. Kita yang memilih, kita pula yang bertanggung jawab mengawal.”

Menurut Ashary, masa depan Morotai tidak akan ditentukan oleh intrik elite, melainkan oleh keberanian kolektif untuk menjaga soliditas dan menutup celah perpecahan.

“Belum ada kata terlambat untuk memperbaiki dan mempercepat langkah. Untuk Morotai yang adil, unggul, dan sejahtera.” tutupnya.