Purbaya Tegaskan Pegawai Bea Cukai yang Dirumahkan Tak akan Digaji

Jakarta, MI - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tak akan membayar gaji pegawai Bea Cukai yang nantinya dirumahkan jika mereka gagal memperbaiki kinerja dan profesionalitas.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat menekankan bahwa selama satu tahun ke depan, seluruh pegawai Bea Cukai dilarang melakukan kecurangan dalam pengawasan aktivitas ekspor-impor maupun peredaran barang ilegal.

"Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau anda enggak bisa perbaiki dalam waktu setahun, ada kemungkinan besar bea cukai dirumahkan seluruh pegawainya," ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Jika perilaku buruk pegawai tidak kunjung diperbaiki, dan pemerintah terpaksa mengambil langkah ekstrem seperti pada era Orde Baru, yaitu membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan diganti dengan Societe Generale de Surveilance (SGS) asal swis, ia memastikan gaji para pegawai itu tak akan dibayar.

"Jadi dirumahin aja sampai pensiun, enggak dibayar, rugi gua kalau bayar lu. Tapi dengan semangat seperti itu saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit, apalagi digebuk banyak," tutur Purbaya.

"Jadi harusnya ke depan penyelundupan, permainan hs code akan berkurang secara signifikan, kalau nol sih gak mungkin karena kita enggak hidup di dunia ideal, tapi akan berkurang siginfikan," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa ancaman pembekuan ini merupakan bagian dari upaya koreksi pemerintah agar jajaran DJBC mampu bekerja dengan lebih baik ke depannya sesuai keinginan Kepala Negara.

"Bentuk koreksi kepada Bea Cukai. Yang pasti Bea Cukai ke depannya, ke depan akan berupaya untuk lebih baik," ucap Djaka di Kanwil DJBC Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Djaka menegaskan, sebagai pimpinan tertinggi itu, ia tak akan membiarkan kinerja bawahannya terus menerus buruk di mata kepala negara, hingga harus dibekukan dan digantikan perannya oleh Societe Generale de Surveilance (SGS) seperti era Orde Baru, yang disebutnya sebagai periode kelam bagi DJBC. 

"Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985 sampai dengan 1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai," ujar Djaka.

Ia mengungkapkan sejumlah strategi untuk memperbaiki kinerja DJBC, mulai dari perbaikan kultur birokrasi, peningkatan pengawasan di daerah pelabuhan dan bandara, pemanfaatan teknologi digital yang massive, hingga pelayanan ke masyarakat.

"Ketika ada ketidakpuasan, sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Kita berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under-invoicing, kita sudah melakukan upaya untuk menghubungkan dengan AI. Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI," pungkas Djaka.