Menkeu Purbaya Akui Sudah Lama Tahu Soal Safe House Kasus Suap Bea Cukai

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai keberadaan safe house atau rumah aman yang digunakan tersangka kasus suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 

Rumah itu sebelumnya diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menjadi tempat penyimpanan uang tunai dan emas hasil tindak pidana korupsi.

Purbaya mengaku telah mengetahui keberadaan safe house sejak beberapa tahun lalu. Namun, Purbaya saat itu belum ada momentum untuk membuka informasi tersebut ke publik.

"Sudah tahu dari beberapa tahun lalu memang ada safe house, tapi memang belum saatnya dibuka. Saya juga bukan penegak hukum," kata dia di Jakarta, seperti dikutip Sabtu (7/2/2026).

Menurut Purbaya, informasi mengenai rumah aman diperolehnya dari pihak internal yang memberikan sinyal dan laporan langsung. Meski begitu, hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaan lokasi tersebut.

"Ada pihak internal yang memberi sinyal dan menelepon langsung. Tidak banyak yang tahu, ini bukan rahasia umum," ungkap dia.

Dia mengakui, pada awalnya tidak terlalu menaruh perhatian serius terhadap informasi tersebut. Namun seiring waktu, fakta di lapangan membuktikan bahwa safe house itu memang benar ada.

Purbaya menjelaskan, keberadaan safe house merupakan pola yang lazim dalam praktik ilegal. Lokasi semacam itu biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul yang sulit terdeteksi dan hanya bisa diakses oleh pihak tertentu.

"Kalau operasi gelap, biasanya ada safe house. Tempat berkumpul yang tidak terdeteksi, ponsel biasanya tidak boleh dibawa masuk, dan hanya orang tertentu yang bisa akses," ungkap Purbaya.

Dengan adanya temuan ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di sektor perpajakan dan kepabeanan masih belum sepenuhnya bersih. 

Dia juga menyoroti masih adanya praktik usaha yang tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) serta dugaan negosiasi tarif cukai di lapangan.