Alarm Serius dari Lembaga Global, Ekonomi Indonesia Diuji Kepercayaan

Jakarta, MI - Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia datang bertubi-tubi. Dalam selang waktu yang berdekatan, dua lembaga internasional, Moody’s dan MSCI, mengirim sinyal yang sama: ada persoalan mendasar dalam tata kelola dan kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.

Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), menilai situasi ini bukan sekadar gejolak pasar biasa. Kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (7/2/2026), ia menegaskan, “Ini peringatan keras. Yang dipertaruhkan bukan hanya indeks saham, tapi kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.”

Moody’s lebih dulu memantik kekhawatiran setelah menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Reaksi pasar langsung terasa, dengan tekanan jual meningkat di bursa. Menurut Anthony, langkah itu mencerminkan keraguan terhadap ketahanan fiskal dan konsistensi kebijakan.

“Risiko fiskal membesar, ruang anggaran makin sempit, sementara arah kebijakan dianggap kurang bisa ditebak. Itu kombinasi yang membuat investor waswas,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kredibilitas otoritas moneter. “Kalau kelembagaan melemah dan independensi kebijakan diragukan, pasar akan merespons lewat tekanan nilai tukar dan kenaikan biaya utang,” kata Anthony, merujuk pada peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas.

Belum reda dampak dari Moody’s, peringatan lain datang dari MSCI. Pada akhir Januari 2026, lembaga indeks global itu memberi sinyal kemungkinan menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market. Ancaman ini dinilai jauh lebih berbahaya terhadap arus modal.
“Banyak dana investasi global punya aturan hanya boleh masuk pasar Emerging. Kalau status turun, mereka wajib keluar. Itu bisa memicu gelombang jual besar-besaran,” tegas Anthony.

Lonjakan IHSG yang melesat drastis dalam beberapa bulan terakhir justru memperkuat kecurigaan investor global. Kenaikan tajam tanpa dukungan fundamental ekonomi yang sepadan dinilai memunculkan pertanyaan soal kualitas pembentukan harga saham.

“Pasar butuh transparansi. Siapa pemilik saham sebenarnya, bagaimana struktur free float, dan apakah harga terbentuk murni oleh mekanisme pasar — itu yang ingin dilihat MSCI,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, tekanan juga dinilai makin berat. Belanja negara yang kian besar, terutama untuk program sosial berskala luas, membuat fleksibilitas APBN menipis. Di sisi lain, penerimaan pajak belum menunjukkan penguatan signifikan. “Saat ekonomi melambat, penerimaan turun, tapi belanja yang sifatnya kaku tetap harus jalan. Itu yang bisa memperlebar defisit dan meningkatkan kebutuhan utang,” kata Anthony.

Ia menilai kombinasi tekanan dari Moody’s dan MSCI sebagai risiko “pukulan ganda”. Moody’s memengaruhi persepsi risiko negara dan biaya pendanaan, sementara MSCI berdampak langsung pada arus dana di pasar saham. “Kalau dua jalur ini sama-sama menekan, capital outflow bisa besar dan cepat. Dari situ krisis likuiditas sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Lebih jauh, Anthony mengingatkan bahwa krisis likuiditas dapat menjalar ke sektor lain. “Tekanan di pasar keuangan bisa merembet ke nilai tukar. Rupiah melemah, inflasi naik, dan akhirnya stabilitas moneter terganggu,” katanya.

Ia menutup dengan seruan agar pemerintah tidak menganggap enteng sinyal tersebut. “Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah cepat untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mengembalikan kepercayaan pasar. Kalau respons lambat atau setengah hati, risikonya bisa berkembang menjadi krisis yang lebih dalam,” pungkasnya.