Anggota DPR Usul Gaji hingga Rp25 Juta Bebas Pajak demi Dongkrak Konsumsi
Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, mengusulkan langkah strategis kepada pemerintah untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang kian melebar.
Rizal menilai, upaya penguatan fiskal perlu difokuskan pada peningkatan konsumsi masyarakat melalui reformasi kebijakan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan (PPh) karyawan.
Ia menyoroti defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92 persen terhadap PDB. Angka itu meningkat dibandingkan defisit 2024 sebesar 2,3 persen dan mendekati batas maksimal 3 persen.
Salah satu usulan Utama Rizal adalah menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karyawan hingga Rp25 juta per bulan, tidak terbatas hanya pada sektor tertentu.
Ia menilai, kebijakan pembebasan PPh 21 justru dapat meningkatkan penerimaan negara dari sisi lain, yakni PPN akibat naiknya konsumsi masyarakat.
"Kalau PPh karyawan dibebaskan sampai 25 juta, memang PPh-nya turun, tapi konsumsi akan naik. Mereka belanja barang lokal, dan itu kena PPN. Akhirnya PPN naik," tutur Rizal saat ditemui di Kompleks DPR RI usai Sidang Paripurna, Selasa (13/1/2026).
Rizal menjelaskan, kelompok berpenghasilan menengah ke bawah cenderung membelanjakan pendapatannya untuk produk dalam negeri, sehingga efek pengganda terhadap ekonomi domestik akan lebih besar. Selain itu, kebijakan ini juga meringankan beban perusahaan yang selama ini menanggung sebagian PPh karyawan.
"Kalau pajak karyawan dibebaskan, biaya perusahaan turun, perusahaan bisa berkembang, investasi bisa jalan," ucapnya.
Selain PPh karyawan, Rizal juga menilai perluasan penerapan skema PPh final penting untuk dilakukan karena lebih sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Menurutnya, sistem perpajakan seharusnya mendorong kepatuhan sukarela, bukan menimbulkan ketakutan.
"Kalau memang harus bayar 10, bilang saja bayar 10. Jangan bilang 50. Kalau terlalu menakutkan, orang malah takut bayar pajak," katanya.
Topik:
dpr-ri pph defisit-apbn-2025Berita Terkait
Israel Hancurkan Markas UNRWA, Komisi I DPR: Luka Bagi Nurani Kemanusiaan
21 Januari 2026 14:19 WIB
Komisi I DPR Tegaskan: Pengembang Gim Daring Wajib Lindungi Anak dari Konten Kekerasan
6 Januari 2026 19:15 WIB
Sukamta: Penangkapan Presiden Venezuela Ancam Kedaulatan Negara dan Tata Dunia
5 Januari 2026 13:05 WIB