WBK Kejaksaan Cuma Slogan? Oknum Jaksa Malah Tertangkap OTT

Jakarta, MI - Program Pencanangan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang digaungkan Kejaksaan RI dinilai tak lebih dari pepesan kosong. Label “zona bersih” yang seharusnya menjadi simbol pelayanan berintegritas dan bebas dari praktik KKN justru tercoreng oleh ulah oknum jaksa di berbagai daerah.

Alih-alih menjadi contoh lembaga penegak hukum yang bersih, sejumlah jaksa malah tertangkap tangan dalam operasi senyap yang dilakukan Satuan Tugas Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) Kejaksaan Agung maupun dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta ini memunculkan pertanyaan keras: seberapa serius sebenarnya komitmen pemberantasan korupsi di internal korps Adhyaksa?

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan, status WBK sama sekali tidak menjamin aparat di dalamnya kebal dari perbuatan tercela. Menurutnya, masalah utama justru terletak pada lemahnya pengawasan dari pejabat yang diberi tanggung jawab.

“Karena itu dibutuhkan lembaga pengawasan yang tidak hanya dijalankan oleh manusia tetapi juga harus dibantu dengan alat deteksi lainnya,” ujar Fickar, Rabu (28/1/2026).

Di atas kertas, pengawasan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK di Kejaksaan RI memang dilakukan berjenjang oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) dan Tim Penilai Internal (TPI). Mekanisme ini seharusnya memastikan setiap satuan kerja memenuhi standar pelayanan, sarana prasarana, serta komitmen antikorupsi. Namun rentetan penindakan terhadap oknum jaksa menunjukkan pengawasan itu patut dipertanyakan efektivitasnya.

Fickar menilai, bila pejabat pengawas tidak menjalankan fungsinya secara serius, maka harus ada konsekuensi tegas. Tidak cukup hanya evaluasi administratif, tetapi juga kemungkinan proses hukum jika ditemukan penyalahgunaan wewenang.

“Jika ada bukti pejabat tersebut menyalahgunakan kewenangannya, atau menggantinya jika tidak bekerja dengan serius,” tegasnya.

Kasus-kasus ini menjadi alarm keras bahwa predikat WBK tak boleh berhenti sebagai plakat seremonial di dinding kantor. Tanpa pengawasan ketat dan keberanian menindak internal sendiri, slogan antikorupsi hanya akan jadi hiasan — sementara praktik busuk tetap berjalan di belakang meja.