Petani Ditolak, Rekayasa Transaksi Judi Diloloskan: Skandal Rp 145 Miliar Apin di Bank BCA Disorot

Jakarta, MI — Ketimpangan akses pembiayaan perbankan kembali menjadi sorotan tajam. Di satu sisi, petani kesulitan memperoleh kredit untuk produksi pangan. 

Di sisi lain, fakta persidangan justru mengungkap aliran dana ratusan miliar rupiah yang berputar di rekening pelaku industri judi — dan dijadikan dasar untuk meminjam uang dari bank.

Petani sekaligus pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Muhammad Afdal atau Bang Cucun dalam sebuah wawancara menyebut realitas ini sebagai ironi yang telanjang. Menurutnya, sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan justru diperlakukan seolah tidak layak dibiayai, sementara sektor yang rekam jejaknya dipertanyakan bisa mengakses pembiayaan besar.

Ia mengenang pengalamannya sejak mulai bertani pada 2010–2011, saat dijanjikan dukungan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Namun janji itu, katanya, tak pernah benar-benar dirasakan.

“Saya mulai bertani di tahun 2010–2011. Waktu itu kita dijanjikan kredit KKPE. Tapi sampai sekarang belum ada satu pun yang mendapatkan pembiayaan produksi tanaman padi,” tegasnya dinukil Monitorindonesia.com, Senin (16/2/2026).

Ketiadaan akses kredit membuat petani terpaksa berutang ke tengkulak atau pemasok pupuk dengan sistem tempo mahal. Biaya produksi membengkak bahkan sebelum panen terjadi. Margin keuntungan makin tipis, kesejahteraan stagnan.

Di tengah kesulitan itu, fakta persidangan kasus judi online periode 2022–2023 menghadirkan kontras mencolok.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (23/5/2023), terungkap bahwa bos judi online Apin BK memiliki transaksi ratusan miliar rupiah di rekening bank yang digunakan untuk memperkuat profil keuangan demi memperoleh pinjaman. Jaksa membeberkan transaksi sebesar Rp 145.363.118.000 dari rekening atas nama Jonni Apin, yang dikelola melalui jaringan internal perusahaan keramik miliknya.

Dana tersebut dipercayakan kepada Kusmanto, manajer keuangan Bursa Keramik sekaligus manajer keuangan pribadi Apin. Transaksi itu kemudian dijadikan bukti aktivitas usaha untuk memuluskan pengajuan kredit.

Apin sendiri mengakui pola tersebut di persidangan. Ia bahkan menjelaskan bahwa transaksi bernilai Rp 106 miliar lainnya dilakukan untuk membuat perputaran dana tampak besar agar mudah memperoleh pinjaman bank.

Ketika hakim menanyakan apakah transaksi itu nyata atau sekadar formalitas, Apin menjawab bahwa uang tersebut dikembalikan kepadanya. Setelah didesak, ia mengakui transaksi itu memang direkayasa.

“Rekayasa, Yang Mulia,” ujarnya di ruang sidang.

Fakta inilah yang membuat Bang Cucun mempertanyakan logika sistem perbankan. “Mungkinkah toko keramik memiliki rekening 145 miliar di bank? Toko keramik, bukan pabrik,” katanya.

Menurutnya, pertanian selalu dicap berisiko tinggi dan margin kecil, sehingga dijauhi lembaga keuangan. Namun sektor lain yang menjanjikan keuntungan besar justru mendapat karpet merah, bahkan ketika aktivitas keuangannya dipoles melalui transaksi rekayasa.

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo membenahi arah kebijakan perbankan agar lebih adil dan berpihak pada sektor produksi pangan. Tanpa akses modal yang setara, peningkatan produktivitas pertanian hanya menjadi wacana.

Bagi Bang Cucun, persoalannya sederhana tetapi fundamental: selama petani tetap dipinggirkan dari pembiayaan, ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan — bukan kenyataan.