Komisi X DPR Kawal Anggaran Pendidikan, UKT Tak Akan Naik!

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi X  DPR, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan komitmennya untuk memastikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak mengalami kenaikan. 

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas demonstrasi mahasiswa yang menolak wacana kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

"Saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa bahwa bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) tidak dipotong 50 persen maupun 60 persen. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap menganggarkan BOPTN," ujar Lalu Ari, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo sangat fokus terhadap sektor pendidikan sehingga anggaran BOPTN tetap menjadi prioritas. Ia memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan mengawal anggaran tersebut agar tidak terjadi pemotongan yang dapat berdampak pada kenaikan UKT.

"Kami di Komisi X akan memastikan bahwa BOPTN tetap dianggarkan oleh pemerintah. Jika anggaran ini tidak berkurang, maka tidak akan ada dampak terhadap kenaikan UKT atau biaya kuliah," paparnya.

Selain itu, Lalu Ari juga menegaskan bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak akan terkena efisiensi anggaran. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 14,69 triliun untuk program tersebut.

"KIP Kuliah adalah program prioritas Presiden Prabowo dan tidak termasuk dalam efisiensi anggaran. Program ini sangat penting bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan," kata politisi PKB ini.

Tak hanya itu, ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan agar seluruh program beasiswa pendidikan tetap berjalan tanpa pemotongan anggaran. Beasiswa yang dimaksud meliputi Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik di dalam dan luar negeri.

"Beasiswa ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama bagi mereka yang saat ini sedang menjalani studi dengan skema beasiswa ongoing," pungkasnya. ***