Korupsi Berulang, Pemerintah Didorong Bubarkan Ditjen Pajak

Jakarta, MI - Pemerintah didorong untuk mengevaluasi total Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah pembentukan badan pajak yang terpisah dari kementerian keuangan, guna memperketat pengawasan dan menekan praktik korupsi di sektor penerimaan negara. 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyebut pembentukan badan pajak independen menjadi langkah mendesak, lantaran praktik lancung oleh pejabat pajak terus berulang.

"Presiden bentuk badan pajak independen yang mana nanti dibentuk badan pengawas seperti Dewas KPK. Itu menggantikan direktorat pajak yang ada sekarang ini," ujar Boyamin Saiman saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Ia bahkan menilai, apabila KPK bekerja secara serius, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak bisa terjadi hampir setiap hari.

Agenda reformasi yang selama ini kerap digaungkan di internal Direktorat Jenderal Pajak dinilai hanya sebatas wacana. 

Kebijakan pemberian gaji tinggi kepada pegawai pajak, yang selama ini disebut sebagai upaya menekan praktik korupsi, juga tak berhasil. 

Atas dasar itu, Boyamin mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh di tubuh otoritas pajak.

"Kalau ini dibiarkan, itu justru malah ya memang dugaannya ini tetap masih berani melakukan proses manipulasi dan justru malah membela wajib pajak nakal," katanya.