Tragedi Anak Bunuh Diri Gegara Buku, Gubernur NTT: Kita Malu sebagai Pemerintah!

Jakarta, MI - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, angkat bicara terkait tragedi siswa SD di Kabupaten Ngada yang meninggal dunia akibat bunuh diri.

Ia menyebut peristiwa itu sebagai tamparan keras sekaligus kegagalan bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga sistem sosial yang ada.

"Saya malu sebagai gubernur. Masih ada anak-anak meninggal gara-gara urusan buku dan pena, serta tagihan uang sekolah," katanya, Kamis (5/2/2026).  

Melki tak menutup mata. Ia tak segan mengakui kegagalan sistem yang sudah dibangun, ternyata tidak bisa menjangkau dan memastikan bahwa tidak ada anak-anak NTT yang meninggal hanya perkara urusan buku dan pena. 

"Faktanya demikian, ini sangat memalukan, saya harus katakan kita semua, juga saya selaku Gubernur kita gagal. Saya mengatakan pemerintah gagal, terutama pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa," ucapnya. 

Ia menyoroti masih adanya warga miskin yang tidak menerima bantuan sosial hanya karena administrasi. Melki langsung menginstruksikan agar tidak ada satupun pihak yang memotong dana bansos untuk warga miskin.

"Jangan ada yang main data untuk orang miskin termasuk menyalahgunakan uang untuk orang miskin, itu wajib hukumnya kita tuntut dia sebagai pelaku extraordinari crime juga sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan," tegasnya.

Melki juga meminta sistem yang ada diperbaiki. Menurutnya, masyarakat saat ini justru terjebak dalam kerumitan administrasi birokrasi. Padahal, tugas pemerintah wajib turun ke masyarakat dan menfasilitasi segala urusan terkait nasib masyarakat.

"Jangan tunggu masyarakat datang menghadap kita. Jangan persulit masyarakat jika mau mengurus administrasi kependudukan sebagai warga negara," ujarnya.

Untuk diketahui, seorang siswa SD berinisial YBR mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di samping pondok reyot milik neneknya. Sebelumnya, YBR sempat meminta ibunya untuk dibelikan buku dan pena. Namun, permintaan itu belum bisa dipenuhi lantaran keterbatasan ekonomi keluarga.

Tak hanya kekurangan perlengkapan belajar, keluarga YBR juga disebut mendapat beban uang sekolah yang cukup besar untuk sekolah negeri.  

Kepala SD Negeri Rj, Maria Ngene, menjelaskan bahwa seluruh siswa di sekolah tersebut dikenakan iuran komite sebesar Rp1,2 juta per tahun. Iuran itu dibayar selama tiga tahap dalam satu tahun.

"Ibu YBR sudah bayar tahap satu sebesar Rp 500 ribu, masih sisa Rp 720 ribu," katanya.

"Dalam setahun bayar tiga kali. Hitungannya setiap empat bulan sekali bayar," sambungnya.  

Ia menerangkan, dana tersebut digunakan tidak hanya untuk membayar guru honorer, tetapi juga membiayai kegiatan olahraga antar kecamatan. 

"Tahun ini kami sebagai tuan rumah, sehingga uang komitenya dinaikan menjadi 1,2, dari sebelumnya hanya Rp 500 ribu," jelasnya.

Ia menambahkan, besaran iuran tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara komite sekolah dan para orang tua siswa.

"Pungutan itu tidak diketahui dinas pendidikan kabupaten Ngada. Kami hanya berkonsultasi dengan pengawas sekolah," pungkasnya.