Belum Setahun Bobby Pimpin Sumut, 6 Pejabat Mundur, Pengamat Nilai Ada Gangguan Kepemimpinan

Jakarta, MI - Sejumlah pejabat mengundurkan diri di awal kepemimpinan Bobby Nasution di Sumatera Utara. Belum setahun menjabat, sudah ada enam pejabat penting di Pemprov Sumut yang melepas jabatan.

Pengamat anggaran dan kebijakan publik Sumut, Elfenda Ananda, menilai fenomena tersebut sebagai sinyal kuat adanya gangguan serius dalam ekosistem kepemimpinan Bobby Nasution.

Menurut Elfenda, mundurnya sejumlah kepala dinas dalam waktu yang relatif singkat tidak bisa dianggap sekadar dinamika biasa dalam organisasi pemerintahan.

"Dalam perspektif administrasi publik, fenomena seperti ini justru menjadi indikator adanya gangguan serius dalam ekosistem kepemimpinan," kata Elfenda, dikutip Kamis (12/2/2026).

Elfenda mengatakan, rotasi jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, ketika pejabat strategis memilih mundur sebelum masa kerjanya berjalan, hal itu menjadi sebuah persoalan. Ia menduga ada tekanan besar yang dialami para pejabat dari lingkaran kekuasaan Bobby.

"Itu adalah sinyal organisasi enam kepala dinas mundur dalam tempo kurang dari setahun, bukan karena gagal kinerja, melainkan karena 'tekanan' atau lebih jitunya, karena mereka diduga hanya dijadikan stempel pencairan anggaran proyek-proyek yang sudah diatur oknum-oknum pengusaha lingkaran kekuasaan gubernur," tuturnya.

Lebih lanjut, Elfenda merujuk pada teori public leadership, Ronald Heifetz, seharusnya seorang pemimpin di pemerintahan bertugas menciptakan holding environment atau ruang kerja yang aman bagi profesional untuk menjalankan mandatnya berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan informal. 

"Jika pejabat teknis justru merasa jabatan mereka menjadi posisi rawan, maka yang gagal bukan individu, melainkan sistem kepemimpinannya. Birokrasi yang sehat membuat pejabat fokus bekerja. Birokrasi yang sakit membuat pejabat sibuk menyelamatkan diri," katanya. 

Ia menambahkan, pengunduran diri pejabat dalam waktu singkat biasanya menimbulkan tiga dampak langsung.

"Pertama, diskontinuitas kebijakan, dimana akhirnya setiap pejabat baru akan memulai dari nol. Kedua hilangnya memori institusi dimana pengalaman seorang pejabat teknokratis akan terputus. Ketiga karena budaya defensif akhirnya seorang pejabat yang tersisa cenderung tidak berani mengambil keputusan,'' imbuhnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Energi Sumber Daya Mineral, Fitra Kurnia dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hendra Darmawan mengundurkan diri secara bersamaan pada Senin (9/2/2026). 

Hendra menyatakan mundur karena merasa tidak dapat bekerja secara maksimal, sementara Fitra memilih fokus mengurus keluarga.

Pengunduran diri keduanya menambah daftar pejabat yang telah lebih dulu mundur di masa kepemimpinan Bobby. Diantaranya, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Rajali yang mundur karena sakit pada Senin (20/10/2025). 

Kemudian, Kadis Perkim Sumut, Hasmirizal mengundurkan diri pada 14 Oktober 2025, karena ingin lebih fokus pada keluarga.

Selain itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Muhammad Rahmadani, mengundurkan diri pada 16 Mei 2025 untuk fokus pada pendidikan.

Terakhir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Ilyas Sitorus, mengajukan pengunduran diri pada Senin (24/3/2025), sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan software perpustakaan digital di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang merugikan negara sekitar Rp 1,8 miliar.

Dalam surat yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Ilyas menyatakan mundur karena ingin mengajukan pensiun dini. Adapun perkara yang menjeratnya terjadi saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara pada 2021.