162 Pejabat Dilantik, Kemenhaj Fokus Tingkatkan Pelayanan Jamaah

Jakarta, MI - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melantik 162 pejabat dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan bagi jamaah. Pelantikan ini mencakup 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 16 Pejabat Administrator, serta 145 Pejabat Pengawas.

Dari total tersebut, sebanyak 42 pejabat dilantik secara langsung, sementara sisanya mengikuti prosesi secara daring.

Langkah ini menegaskan komitmen kementerian untuk memberikan layanan optimal kepada jamaah haji dan umrah. Mulai dari tahap pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, hingga kepulangan ke tanah air.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab utama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi dan solutif.

“Jamaah adalah pusat dari seluruh kerja kita. Setiap kebijakan, setiap prosedur, dan setiap layanan harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jamaah. Mereka adalah tamu Allah yang harus kita layani dengan hormat, empati, dan profesionalisme,” tuturnya dalam keterangan pers Kamis (26/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, pejabat pusat yang dilantik, antara lain: AA Gunawan, sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; Imam Saroni, sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan BMN.

Penguatan sektor keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi bagian penting dalam memastikan dukungan sarana dan prasarana pelayanan jamaah berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Tata kelola anggaran dan aset yang baik akan berdampak langsung pada kualitas fasilitas, kesiapan operasional, serta kelancaran layanan di pusat maupun daerah.

Wamenhaj juga menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Integritas adalah harga mati. Setiap rupiah anggaran dan setiap aset negara harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan jamaah kepada negara hanya bisa dijaga dengan komitmen moral yang kuat dari seluruh pejabat dan pegawai,” katanya.

Ia menambahkan, pelayanan prima bukan hanya soal kecepatan atau kelengkapan fasilitas, melainkan juga tentang tata kelola yang bersih serta akuntabilitas dalam setiap proses kerja.

Penguatan struktur kepemimpinan ini ditujukan untuk memastikan:

• Proses layanan yang lebih cepat dan mudah dipahami oleh jamaah;
• Informasi yang transparan dan mudah diakses;
• Penanganan pengaduan yang responsif dan solutif;
• Kesiapan fasilitas Asrama Haji yang nyaman dan representatif;
• Pendampingan yang optimal, khususnya bagi jamaah lansia dan berkebutuhan khusus.

Adapun pejabat di tingkat pusat akan memperkuat kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan jamaah, sementara pejabat di daerah, asrama haji, dan unit vertikal menjadi ujung tombak dalam memastikan kualitas layanan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, transformasi digital terus didorong untuk mempermudah akses layanan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan kendala administratif yang dapat membebani jamaah.

Pelantikan 162 pejabat ini tidak sekadar mengisi posisi struktural, melainkan menjadi bagian dari pembentukan budaya kerja yang menempatkan jamaah sebagai prioritas utama. Integritas, kecepatan layanan, koordinasi lintas unit, serta kepekaan terhadap kebutuhan jemaah menjadi standar yang terus diperkuat.

Melalui langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umrah berharap setiap jamaah Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan tenang, didukung sistem layanan yang profesional serta dijalankan dengan penuh tanggung jawab.