Banjir Barang Impor China Disebut Hambat UMKM Naik Kelas

Jakarta, MI - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa persoalan utama pelaku UMKM sulit berkembang bukan soal akses pembiayaan atau pelatihan, melainkan tekanan pasar akibat membanjirnya barang impor ilegal.

Menurut Maman, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada sektor UMKM. Ia menyebut, total akses pembiayaan untuk UMKM saat ini telah mencapai Rp1.600 triliun, melonjak drastis dibandingkan dua dekade lalu.

"Saya mau bilang bahwa, kalau dari sisi pembiayaan, akses pembiayaan tidak ada isu, sudah meningkat," ujar Maman saat media gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Maman menegaskan, akar persoalan saat ini berada pada sisi pasar. Ia menggambarkan kondisi pasar domestik saat ini dipenuhi barang impor ilegal yang membuat produk UMKM sulit bersaing. 

Menurutnya, meski pelaku UMKM sudah mendapatkan dukungan modal dan pelatihan, mereka tetap kesulitan menjual produknya karena pasar telah dibanjiri barang impor murah dari China.

"Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi sebagus apapun kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya kita bantu pembiayaan kepada mereka. Kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang," jelasnya.

Ia juga menyoroti praktik under-invoicing dalam perdagangan internasional. Ia mencontohkan adanya ketidaksesuaian data antara nilai impor yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor dari China.

"Yang menjadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk, yang tidak terdapat itu. Itu yang disebut oleh Pak Presiden, under-invoicing. Data impor di tempat kita masuk, barang-barang impor ini, itu 100. Tapi dari China, yang tercatat barang ekspor ini itu 900. Berarti ada 800 yang nggak tercatat," ungkap Maman.

Perbedaan data tersebut dinilai menjadi indikasi masuknya barang impor ilegal ke pasar domestik. Dampaknya bukan hanya menggerus penerimaan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga memicu persoalan yang lebih luas karena menekan pelaku usaha dalam negeri.

"Itu membanjiri produk domestik kita, pasar domestik kita. Akhirnya apa? Problem. Ya bukan hanya sekadar dari problem pendapatan negara dari impor. Enggak. Saya selalu bilang, ini sudah masuk problem sosial," tuturnya.