Sembako Murah Disperindag dan Dinas Pangan Ludes di Empat Titik Halut

Tobelo, MI - Gubernur Malut Sherly Tjoanda melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Halut dan Kabupaten Pulau Morotai untuk memastikan pelaksanaan program stabilisasi pangan melalui Gebyar Pasar Murah menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu (10/12/2025) dan dipusatkan di sejumlah titik distribusi sembako murah yang digelar oleh Disperindag serta Dinas Pangan Malut.

Di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Sherly Tjoanda meninjau langsung pasar murah yang menyediakan 2.000 paket sembako. Paket-paket tersebut disiapkan oleh Disperindag Malut sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.

Kedatangan Gubernur Sherly disambut meriah oleh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat sejak pagi, ketika ratusan warga telah memadati lokasi pasar murah. Setelah menghadiri agenda di Desa Lina Ino, Gubernur melanjutkan kunjungan ke tiga titik lainnya, masing-masing di Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Barat, dan Kecamatan Tobelo Barat. Di tiga lokasi tersebut, Dinas Pangan Malut menyalurkan 2.250 paket sembako murah sehingga total paket yang ditinjau Gubernur pada hari itu mencapai 4.250 paket.

Dalam sambutannya, Sherly Tjoanda menjelaskan bahwa Pemprov Malut menyiapkan total 50 ribu paket sembako murah untuk masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Setiap paket berisi lima kilogram beras, dua liter minyak goreng, dan dua kilogram gula pasir.

“Pemprov Maluku Utara itu kurang lebihnya memiliki 50 ribu paket sembako. Dalam setiap paket isinya lima kilo beras, dua liter minyak, dua kilo gula,” ujar Sherly.

Orang nomor satu di Malut itu menegaskan bahwa harga paket sembako tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang berlaku di berbagai desa di Halmahera, yang umumnya berada di kisaran Rp180 ribu hingga Rp200 ribu. Pemprov Malut hanya mematok harga tebus Rp50 ribu per paket.

“Kalau dengan harga di daerah Halmahera, di desa kadang-kadang Rp180 sampai Rp200 ribu. Kita jual dengan harga Rp50 ribu,” kata Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Sherly juga menjelaskan mekanisme penentuan penerima bantuan sosial berdasarkan klasifikasi desil yang digunakan secara nasional, baik untuk bantuan APBN maupun APBD. Menurutnya, hanya masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4 yang berhak menerima bantuan.

“Satu Indonesia, bantuan APBN maupun APBD itu bantuannya berdasarkan desil 1 sampai 4 mendapat bantuan. Yang berada di atas desil 4 tidak mendapat bantuan,” tegasnya.

Sherly meminta masyarakat yang merasa berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bulan, tinggal dalam kondisi rumah berbahan kayu atau beratap rumbia, serta memiliki empat hingga lima anggota keluarga agar memeriksa status desil mereka di kantor desa.

“Yang merasa satu rumah pendapatannya di bawah tiga juta dan keluarga ada empat sampai lima orang, dan rumah masih menggunakan kayu, atap masih rumbai, pergi ke kantor desa untuk mengecek dia masuk di desil berapa,” kata Gubernur.

Sherly menambahkan bahwa masyarakat yang selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan kemungkinan besar berada pada kategori desil di atas empat, sehingga perlu melakukan pembaruan data kembali di tingkat desa.

“Kalau kalian tidak pernah mendapatkan bantuan artinya kalian masuk di desil di atas empat. Untuk itu harus aktif ke kepala desa untuk memperbarui data diri,” ujarnya.

Sherly juga menegaskan bahwa mulai Januari mendatang, Pemprov Malut akan memberikan data Badan Pusat Statistik (BPS) kepada pemerintah desa untuk dilakukan musyawarah desa. Tujuannya untuk menentukan mana warga yang layak dan tidak layak masuk dalam daftar penerima bantuan.

“Di bulan Januari saya akan kasih data BPS kemudian kumpul masyarakat desa untuk melakukan musyawarah desa. Buat mereka yang tidak layak mendapat bantuan keluarkan dari list bantuan,” jelasnya.

Sebaliknya, warga yang memenuhi syarat diminta segera diusulkan melalui musyawarah desa dan ditandatangani bersama sebelum dikirim kembali ke provinsi untuk pembaruan data ke BPS.

“Buat mereka yang layak mendapat bantuan masukin dan kemudian lakukan musyawarah desa, tanda tangan semua, dan dikembalikan ke provinsi untuk meng-update ke BPS,” lanjutnya.

Gubernur Sherly menegaskan bahwa pembaruan data merupakan dasar utama agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang layak. Dia menjelaskan bahwa data yang akurat akan memastikan warga yang masih lemah dapat diperkuat hingga menjadi mandiri, sementara mereka yang merasa memiliki hak atas bantuan dapat memperjuangkannya melalui pemerintah desa. 

Sherly juga menekankan bahwa pemerintah daerah hanya dapat menindaklanjuti bantuan berdasarkan data resmi yang telah diperbarui, seraya mengingatkan bahwa “yang lemah dikuatkan menjadi mandiri” sebagai tujuan utama penyaluran bantuan.

Ia kembali mengimbau warga yang belum menerima bantuan agar segera mendatangi kantor desa untuk melakukan pembaruan data diri. Menurutnya, data yang akurat adalah kunci agar seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Selain meninjau pasar murah, Gubernur juga menyerahkan bantuan penguatan ekonomi kepada enam koperasi Merah Putih berupa keranjang usaha, cool box, kendaraan roda tiga (Fiar) untuk pedagang komoditas seperti tomat, ember usaha, serta enam unit alat cuci motor. Total nilai bantuan tersebut mencapai Rp100 juta.

“Hari ini kita dari Pemprov memberikan bantuan kepada enam koperasi Merah Putih, yaitu ada keranjang, kulbox, ada Fiar untuk pedagang tomat, ember, enam alat cuci mobil dengan nilai seratus juta rupiah,” tutur Sherly.

Catatan Monitorindonesia.com menyebutkan bahwa ribuan paket sembako murah yang disediakan pemerintah provinsi di seluruh titik kunjungan tersebut langsung habis dalam waktu singkat. Antrean panjang terlihat sejak pagi, dan sebagian warga bahkan datang dari desa-desa terdekat untuk mendapatkan kesempatan membeli paket sembako murah tersebut.

Menurut sejumlah warga yang ditemui di lokasi, minat masyarakat sangat tinggi, namun jumlah paket yang tersedia dinilai masih belum mencukupi kebutuhan warga di seluruh kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pasar murah masih menjadi kebutuhan utama masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Warga berharap agar Pemprov Malut  menambah jumlah paket pasar murah pada kesempatan berikutnya. Mereka meminta agar distribusi diperluas dan lebih merata hingga ke desa-desa kecil, sehingga seluruh masyarakat, terutama kalangan rentan, dapat merasakan manfaat program pasar murah yang dinilai sangat membantu tersebut. (Jainal Adaran)