Reforma Agraria Dipuji, Kinerja Satgas BGN Disentil: Evaluasi Setahun Rijanto–Beky

Blitar, MI — Refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansyah di Pendopo Sasana Adi Praja, Jumat (20/2), mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil.

Lembaga Swadaya Kerakyatan (LASKAR) menilai sejumlah capaian patut diapresiasi, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, terutama di sektor pendapatan daerah dan kinerja program strategis.

Ketua LASKAR, Swantantio Hani Irawan, menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian pemerintah daerah selama sekitar 360 hari terakhir. Salah satu yang disorot adalah penyerahan 3.132 sertifikat PPTPKH yang dinilai sebagai langkah konkret dalam sejarah reforma agraria di Kabupaten Blitar.

“Apresiasi kami kepada Rijanto–Beky atas capaian selama 360 hari ini, terutama penyerahan sertifikat PPTPKH sebanyak 3.132 bidang. Itu bukti konkret dalam sejarah land reform di Kabupaten Blitar,” ujar Tiyok, sapaan akrabnya, usai mengikuti acara refleksi.

Namun, menurutnya pemerintah daerah tidak boleh cepat berpuas diri, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp 320 miliar. Ia menegaskan kepemimpinan daerah perlu lebih berani melakukan terobosan kebijakan.

LASKAR menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan. Banyak potensi Kabupaten Blitar dinilai belum tergarap maksimal dan membutuhkan kreativitas serta inovasi pemerintah daerah.

“Di masa efisiensi ini, pemerintah harus punya keberanian berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan PAD. Masih banyak potensi daerah yang belum tersentuh,” tegasnya.

Selain itu, LASKAR mendorong pemerintah daerah memaksimalkan peluang penguatan ekonomi kerakyatan melalui program strategis nasional, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa maupun kelurahan.

Sorotan juga diarahkan pada kinerja Satgas BGN yang dinilai belum optimal. LASKAR bahkan mendorong evaluasi menyeluruh hingga kemungkinan penyegaran struktur organisasi.

“Perlu evaluasi Satgas BGN. Kalau perlu dilakukan penyegaran karena selama ini terkesan kurang maksimal menjalankan tugas dan fungsi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran lembaga sosial kontrol untuk tetap objektif dalam memberikan kritik yang konstruktif, terutama di tengah tekanan fiskal daerah.

“Lembaga sosial kontrol harus objektif dalam memberi masukan yang solutif, apalagi di era sulitnya keuangan daerah seperti sekarang,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya pada refleksi satu tahun kepemimpinan, Bupati Blitar Rijanto menegaskan bahwa periode awal pemerintahannya difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan. Fokus tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, transformasi layanan publik berbasis digital, serta penguatan UMKM dan sektor pertanian.

Ia menegaskan capaian satu tahun ini merupakan fase awal yang masih membutuhkan evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya. (Joko Prasetyo)