PDIP Tepis Isu Kesepakatan Politik dengan Anies
Jakarta, MI - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menepis adanya deal atau kesepakatan politik, yang dibangun dengan Anies Baswedan terkait Pilkada 2024.
"Enggak, orang silaturahim kok urusannya politik. Murni silahturahmi, tidak ada kesepakatan politik. Karena kami tidak dalam posisi membuat kesepakatan apapun, posisinya betul-betul kami silahturahim," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Hal itu disampaikannya, menanggapi beredarnya foto Anies bersama elite PDIP dengan lembaran dokumen, yang tampak sedang ditandatangani.
"Mas Anies pegang kertas, ada yang dicatat, ya biasa saja. Itu kan bukan kumpulan kertas kemudian kertas kesepakatan," ujarnya.
Dia menyebut, bahwa pertemuan dirinya dengan Anies dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, dalam rangka silaturahmi belaka.
"Foto itu dalam konteks kami silaturahim, namanya juga teman, kami tidak bisa menghindari itu karena kami silaturahim dengan Mas Anies, bersama Mas Basarah, silaturahim sebagai teman, tidak lebih dari itu," ujarnya.
Dia juga menekankan, bahwa tidak ada misi politik yang dibawa dalam pertemuan tersebut.
"Belum ada misi-misi politik dan sebagainya karena kalau misinya kami politik, maka mau tidak mau itu harus seizin oleh DPP partai," jelasnya.
Untuk itu, dia menegaskan dokumen yang tampak dalam foto tersebut bukan pakta integritas, yang ditandatangani terkait pilkada.
"Kalau pakta integritas dan sebagainya ya berarti jadi calon dong, kan posisinya betul betul silahturahmi," ungkapnya.
Dia pun menyebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak pernah menyampaikan kehendak, untuk bergabung sebagai kader PDIP.
"Tidak pernah dan memang tidak pernah menyentuh urusan politik," tandasnya.
Topik:
PDIP Isu Kesepakatan Politik Anies Baswedan Pilkada 2024Berita Sebelumnya
Diisukan Jadi Cagub DKI Jakarta, Ini Profil Pramono Anung
Berita Selanjutnya
Pramono-Rano Daftar ke KPU Jakarta Siang Ini, Diiringi Kirab Budaya
Berita Terkait
Main Uang Rp3,7 Miliar, Atur Tim Pemenangan dan Seret Aparat dalam Dalih “Pengamanan”
11 Februari 2026 11:17 WIB
BPK Bongkar Borok Keuangan KPU 2024: Salah Anggaran, Bukti Fiktif, hingga Kelebihan Bayar di Puluhan Satker
29 Januari 2026 15:51 WIB
Dewi Juliani: Praktik Parkir Lepas Tanggung Jawab, Langgar Perlindungan Konsumen dan Berpotensi Pemerasan di KUHP Baru
20 Januari 2026 19:52 WIB