Krisis Venezuela Memanas, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

Jakarta, MI - Situasi politik Venezuela kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah Presiden Nicolás Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat dan dibawa ke pengadilan federal di New York pada Januari 2026. Krisis tersebut tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memicu kekhawatiran global terkait isu kedaulatan negara, intervensi asing, serta dampaknya terhadap warga sipil, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yudha Novanza Utama, menegaskan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia di tengah eskalasi konflik geopolitik tersebut. Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Caracas yang secara aktif memantau situasi keamanan dan menjaga komunikasi intensif dengan seluruh WNI di Venezuela.

“Langkah proaktif pemerintah melalui pemantauan intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan WNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” ujar Yudha di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

 Ia menyebutkan, hingga saat ini WNI di Venezuela dilaporkan dalam kondisi aman.

Meski demikian, Yudha menilai pemerintah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat pendataan WNI secara real-time serta menyiapkan skenario kontingensi, termasuk opsi evakuasi apabila situasi keamanan memburuk. Menurutnya, pengalaman krisis di berbagai negara menunjukkan bahwa kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci utama dalam mitigasi risiko keselamatan WNI. “Perlindungan WNI tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus selalu satu langkah lebih siap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yudha menekankan bahwa krisis Venezuela juga menjadi pengingat penting bagi Indonesia mengenai arti strategis stabilitas politik, ketahanan nasional, dan diplomasi yang bermartabat. Ia menilai penyelesaian konflik internasional seharusnya ditempuh melalui dialog dan mekanisme multilateral, bukan intervensi sepihak yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya, khususnya bagi negara berkembang.

Dalam konteks tersebut, Yudha mendorong Indonesia untuk mengambil peran aktif di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Gerakan Non-Blok, guna mendorong de-eskalasi konflik serta perlindungan warga sipil.

Menutup pernyataannya, Yudha menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan negara, serta memastikan negara hadir penuh dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada. “Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, keselamatan WNI, ketahanan nasional, dan diplomasi damai harus menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia,” pungkasnya.