Skandal Penyaluran Bansos PKH: Distribusi Beras Tak Sampai ke Rakyat!

Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan praktik penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).

KPK menemukan indikasi kuat bahwa bantuan beras tersebut tidak sampai ke tangan penerima manfaat. Berdasarkan temuan di lapangan, distribusi diduga hanya berhenti di titik tertentu atau pusat logistik tanpa diteruskan hingga ke masyarakat yang berhak.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan distribusi di lapangan dengan kontrak kerja sama yang telah disepakati. 

"Ditemukan dugaan bahwa penyaluran tidak sampai ke titik akhir, masih di pul atau titik tertentu," kata Budi, Kamis (26/2/2026). 

Dalam kontrak kerja sama, penyaluran bansos seharusnya dilakukan hingga ke penerima manfaat terakhir. Dugaan penyimpangan ini menjadi salah satu fokus penyidikan yang tengah dikembangkan KPK.

"Artinya, itu bertentangan dengan kontrak penyaluran bansos tersebut," tuturnya. 

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos tersebut, termasuk dua pihak korporasi.

Selain itu, KPK juga telah mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri, yakni Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Edi Suharto selaku mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Kanisius Jerry Tengker selaku pihak swasta, dan Herry Tho selaku pihak swasta. 

Identitas salah satu tersangka terungkap setelah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK menjelaskan bahwa penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus bansos sebelumnya. Surat perintah penyidikan (sprindik) baru telah diterbitkan sejak Agustus 2025.

“Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” kata Budi. 

Kasus ini juga disebut masih berkaitan dengan perkara yang pernah menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.