Di Atas Nikel, di Bawah Kemiskinan "Cerita Daerah Penghasil yang Terus Dikorbankan"
Mukhtar A. Adam - Akademisi Universitas Khairun Ternate
Di laut Halmahera kapal-kapal berangkat setiap hari, mereka berlayar menuju Pasifik, membawa muatan nikel, besi, baja, logam-logam masa depan, angkanya fantastis ratusan triliun rupiah, namun aneh, di gugus pulau ini pemerintah daerah tetap menghitung anggaran dengan jari gemetar.
Pegawai dipangkas TTP-nya, di pulau-pulau layanan publik nyaris tak tersedia karena APBD kecil, jalan berlubang, sekolah kekurangan guru, puskesmas tanpa dokter, pulau tanpa dermaga, lingkungan terkelupas, mungkin kita keliru menyebut ini sebagai “kemajuan”.
Orang-orang tua di Kie Raha punya ungkapan lama “Ence" mana yang mau rugi, dulu itu sekadar sindiran ringan, kini ia menjelma menjadi struktur bukan lagi soal individu, melainkan cara kerja kuasa, tentang siapa yang menentukan harga, kontrak, jalur logistik, dan ke mana keuntungan mengalir.
Tiongkok datang bukan dengan meriam melainkan dengan offtaker, Bukan dengan pasukan tetapi dengan smelter, bukan dengan penjajahan klasik melainkan dengan kontrak panjang dan rantai nilai tertutup, ini bukan invasi, Ini ekonomi yang patuh pada dirinya sendiri.
Moloku Kie Raha menyuplai tanahnya, airnya, hutannya, dan tenaganya, sebagai imbalan daerah mendapat debu, negara pusat mendapat pajak, Pasar global mendapat logam murah, masyarakat lokal mendapat pekerjaan buruh kasar sebentar bekerja lalu di-PHK atau digilas mesin, kemudian menanggung derita berkepanjangan.
Ironinya, kemiskinan di Maluku Utara tidak meledak, statistik berkata angkanya rendah lahir dari asumsi yang rendah pula, dari garis kemiskinan yang tak layak, akibatnya, kemiskinan tampak seolah dekat dengan batas wajar, padahal yang terjadi adalah kemiskinan ekstrem yang disamarkan oleh angka.
Keluarga hidup dalam kerentanan harga barang yang melambung, setiap saat mereka terancam jatuh lebih dalam dari pasar yang dikuasai ence, namun tambang tak pernah berhenti, smelter terus menyala seperti mesin yang juga memproduksi kemiskinan, inilah tontonan kemiskinan yang sopan, tidak berteriak, tidak membakar ban.
Mungkin karena itu ia jarang didengar,
di kampung-kampung sekitar tambang orang masih tertawa, masih berbagi ikan, masih babari menjelang Ramadan lalu negara berkata "lihat" mereka bahagia seolah kebahagiaan bisa menggantikan air bersih, seolah tawa bisa menggantikan sekolah yang harus ditempuh dengan perahu, seolah sakit bisa sembuh tanpa dokter, seolah hidup layak bisa tumbuh di pulau tanpa dermaga.
Anak-anak kehilangan masa depan tetapi Indeks Kebahagiaan terus naik, pesta rakyat digelar menjadi penghibur sementara bagi duka yang panjang
kita pernah melihat cerita serupa di Bali pariwisata Tiongkok tumbuh pesat.
Wisatawan datang berbondong-bondong namun toko-toko lokal sepi, uang berputar dalam lingkarannya sendiri, agen sendiri, toko sendiri, sistem pembayaran sendiri semuanya dikuasai ence, ekonominya besar, tetapi bocor, Bali protes, Maluku Utara belum, barangkali karena Maluku Utara terlalu sibuk bertahan hidup.
Dana Bagi Hasil (DBH) katanya ada, tetapi tersembunyi di balik kebijakan efisiensi, datangnya terlambat, nilainya kecil, syaratnya panjang. Pajak daerah katanya bisa diperbesar tetapi industri tambang enggan membayar, jantung industrinya tak boleh disentuh, sebab di sanalah kuasa bermain, menyentuhnya berarti siap kehilangan segalanya.
Nilai ekspor diagungkan sebagai kebanggaan nasional, namun ikan, pala, dan cengkeh dibebani bea keluar mahal, sementara tambang nol persen, ketika daerah bertanya, “Bagian kami di mana?” jawabannya selalu normatif, demi investasi demi pertumbuhan demi surplus neraca perdagangan, ekonomi tumbuh ke atas tak pernah sempat mendarat ke bawah.
Ini bukan soal Tiongkok jahat atau lokal lemah, ini soal negara yang membiarkan daerah penghasil hidup dari sisa-sisa debu tambang, soal pembangunan yang mengukur keberhasilan dari tonase bukan dari kehidupan, soal angka makro yang dirayakan, sementara harga beras di pulau-pulau makin tak terjangkau.
Di pinggir republik Maluku Utara berdiri di atas tanah yang kaya tetapi kekayaan itu terlalu cepat pergi seperti tamu yang makan kenyang lalu lupa pamit, sang pemilik rumah hanya kebagian membersihkan sisa-sisa kerusakan masihkah kita menyebutnya pembangunan?
Topik:
Nikel Kemiskinan Maluku Utara Tambang NikelOpini Sebelumnya
Kejatuhan Pasar Modal: Membaca Sinyal MSCI
Opini Terkait
Tambang Ilegal Pulau Gebe: Aroma Konflik Kepentingan Gubernur, Aparat Hukum Didesak Turun Tangan
3 jam yang lalu
Kapolda Malut: Gelar Operasional Bukan Seremonial, Tapi Momentum Perbaikan Kinerja dan Harkamtibmas
6 jam yang lalu
Tragedi Data Kemiskinan: Anak 10 Tahun di Ngada Meninggal, Negara Punya Banyak Data tapi Gagal Menjangkau
8 jam yang lalu