BreakingNews

Kantor Pajak Digeruduk KPK, Indikasi Transaksi Haram Menganga di KPP Banjarmasin Korupsi Pajak Berulang, KPK OTT Pejabat KPP Banjarmasin Puluhan Triliun Dana LPEI Disidik Tanpa Sidang: Jejak Penyidikan yang Menggantung, Audit yang Baru Bicara Belakangan Dugaan Lindungi Jaringan Ilegal, Kepala Bea Cukai Jakarta Disorot Publik, Kejagung Didesak Bertindak Jamdatun Nerendra Jatna akan "Diseret" ke Pengadilan, Kasus Apa?

Berita iup nikel Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Ilustrasi menggambarkan kontroversi penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi izin usaha pertambangan nikel di Konawe Utara. Visual menampilkan simbol gedung KPK, aktivitas tambang nikel, tumpukan uang bertuliskan Rp2,7 triliun, dokumen SP3 bertanggal 17 Desember 2024, serta figur-figur yang wajahnya diburamkan dan ditutup mata sebagai simbol kaburnya kewenangan, transparansi, dan pengawasan. (Dok MI)

Tabir Gelap SP3 Nikel Konawe Utara: Tanda Tangan Pimpinan KPK Bermasalah

7 Januari 2026 14:37 WIB | Monitor Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)

Aneh! Kasus Nikel Rp2,7 T Pernah Dimatikan, KPK Sekarang Berharap Kejagung Menuntaskan

7 Januari 2026 13:11 WIB | Hukum

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

17 Perusahaan Nikel Ini Disorot: Skandal IUP Konawe Utara Rp2,7 T yang Sempat Dihentikan KPK Kini Dibongkar Kejagung

2 Januari 2026 18:27 WIB | Hukum

Mantan Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Tambang Konut Rp 2,7 T Naik Penyidikan Kejagung: Pakar Desak Pemeriksaan Nawawi Pomolango dan Koleganya!

31 Desember 2025 18:49 WIB | Hukum

Kejaksaan Agung (Foto: Dok MI)

Korupsi Tambang Nikel Konut Rp 2,7 T Naik Penyidikan Kejagung

31 Desember 2025 18:20 WIB | Hukum

Ilustrasi dugaan praktik korupsi dalam rantai perizinan tambang nikel di Konawe Utara, termasuk sorotan publik terhadap peran KPK, serta dugaan keterlibatan korporasi negara seperti Antam dan instansi Bea Cukai. Penghentian penyidikan oleh KPK melalui SP3 dinilai mengundang tanda tanya besar terkait transparansi dan penegakan hukum dalam sektor sumber daya alam. (Foto: Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

KPK Dicurigai Pasang Badan untuk Antam dan Bea Cukai di Kasus Nikel Rp2,7 Triliun

29 Desember 2025 18:47 WIB | Hukum

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar (Foto: Dok MI)

Kata Kejagung Soal Dugaan Pelanggaran IUP Nikel di Kawasan Raja Ampat

11 Juni 2025 10:59 WIB | Hukum