BreakingNews

Bongkar Penikmat Rp46,8 M, KPK Perlu Tekan Tersangka PT PP jadi Justice Collaborator Rencana Tambah Dana BPJS ke Saham Rp180 T Dinilai Berisiko, Pekerja Bisa jadi Korban Sengketa Proyek Pupuk NPK-PT PP Bau Kerugian Rp 680,7 M, Pakar: Ini Bukan Sekadar Salah Manajemen, Tapi Potensi Tindak Pidana! Kejagung Diminta Gas Pol: Oknum Bea Cukai Diduga Lindungi Jaringan Penyelundupan DJP Kalsel-Teng Sebut OTT KPK Terjadi di Kantor Pajak Madya Banjarmasin

Berita nikel Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Kasus Tambang Nikel Rp2,7 T Kandas di KPK: Pasal Suap Kedaluwarsa Hingga Auditor Tak Bisa Hitung Kerugian Negara

30 Desember 2025 17:01 WIB | Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Penyidikan Kasus Tambang Nikel Rp 2,7 T Sudah Dihentikan KPK Sejak Desember 2024

30 Desember 2025 16:28 WIB | Hukum

Ilustrasi kasus dugaan korupsi izin tambang nikel Konawe Utara yang menyeret mantan Bupati Aswad Sulaiman. (Foto: Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

Kasus Aswad Sulaiman Mati Mendadak: Siapa yang Membunuh Perang KPK terhadap Mafia Tambang?

30 Desember 2025 15:51 WIB | Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Alasan KPK Stop Kasus Tambang Nikel Rp 2,7 Triliun: Auditor Tak Bisa Hitung Kerugian Negara

30 Desember 2025 12:30 WIB | Hukum

Ilustrasi dugaan praktik korupsi dalam rantai perizinan tambang nikel di Konawe Utara, termasuk sorotan publik terhadap peran KPK, serta dugaan keterlibatan korporasi negara seperti Antam dan instansi Bea Cukai. Penghentian penyidikan oleh KPK melalui SP3 dinilai mengundang tanda tanya besar terkait transparansi dan penegakan hukum dalam sektor sumber daya alam. (Foto: Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

KPK Dicurigai Pasang Badan untuk Antam dan Bea Cukai di Kasus Nikel Rp2,7 Triliun

29 Desember 2025 18:47 WIB | Hukum

Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap (Foto: Isitimewa)

Eks Penyidik KPK Heran Kasus Tambang Nikel Rp2,7 T Disetop: Harusnya Dibongkar, Ini Malah SP3

29 Desember 2025 12:56 WIB | Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tak Ada Tekanan Politik dalam Penerbitan SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

29 Desember 2025 12:35 WIB | Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

28 Desember 2025 15:01 WIB | Hukum

Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Boyamin Siap Gugat SP3 KPK di Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

28 Desember 2025 12:24 WIB | Hukum

Boyamin Saiman Koordinator MAKI (Foto: Dok/MI)

MAKI Geram KPK Hentikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

28 Desember 2025 11:57 WIB | Hukum

Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahanan kasus korupsi, dan aktivitas pertambangan nikel sebagai simbol dihentikannya penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. (Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

KPK Setop Kasus Nikel Rp2,7 T: Negara Dirugikan, Hukum Dipermainkan?

27 Desember 2025 21:12 WIB | Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Alasan KPK Hentikan Kasus Tambang Nikel Rp 2,7 Triliun yang Jerat Eks Bupati Konawe Utara

27 Desember 2025 12:55 WIB | Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel di Konawe Utara

27 Desember 2025 12:26 WIB | Hukum

Ilustrasi kasus dugaan korupsi pertambangan nikel di Konawe Utara yang dihentikan penyidikannya oleh KPK. Tampak dua penyidik KPK sedang menatap dokumen SP3 yang menandai penghentian kasus, tumpukan uang dan batu nikel sebagai simbol suap, serta aktivitas tambang di latar belakang. Ilsutarsi ini menekankan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah akibat penghentian penyidikan. (Foto: Dok MI/Aswan/Diolah dari berbagai sumber)

Skandal Penegakan Hukum! MAKI akan Gugat KPK karena Setop Kasus Nikel Konawe Utara Rp 2,7 T

26 Desember 2025 19:40 WIB | Hukum

Koordiantor MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra dan Malut ke Kejagung, Potensi Kerugian Negara Capai Rp 10 T

26 Desember 2025 16:05 WIB | Hukum