APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 T, Pemerintah Klaim Masih Terkendali

Jakarta, MI - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah memastikan posisi fiskal nasional tetap dalam jalur yang aman dan terkendali.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, angka defisit tersebut masih sesuai dengan desain APBN 2026.

"Angka ini masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).

Mengacu pada data realisasi hingga 31 Januari 2026, kinerja pendapatan dan belanja negara menunjukkan dinamika. Pendapatan Negara terkumpul sebesar Rp172,7 triliun, yang ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap kuat serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seiring terjaganya harga komoditas.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp227,3 triliun atau sekitar 5,9 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2026. Penyerapan ini difokuskan untuk membiayai berbagai program prioritas nasional dan belanja modal pemerintah.

Keseimbangan Primer mencatatkan defisit sebesar Rp4,2 triliun, yang menunjukkan selisih antara pendapatan negara dikurangi belanja negara (di luar pembayaran bunga utang).

Meski mengalami defisit pada awal tahun, Purbaya menegaskan kondisi tersebut merupakan bagian dari strategi akselerasi pemerintah untuk memastikan program-program strategis langsung berjalan di awal tahun.

"Ini menentukan akselerasi belanja pemerintah, khususnya program prioritas," kata Purbaya. 

Ia menambahkan, APBN akan terus berperan sebagai instrumen countercyclical atau penggerak ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pemerintah pun optimistis momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 tetap terjaga melalui pengelolaan fiskal yang disiplin dan kredibel.

"Kita optimistis APBN mendukung momentum pertumbuhan sepanjang tahun 2026," pungkasnya.