Warga Komplek Eramas 2000 Gelar Aksi Tolak Dapur MBG, Minta Pemerintah Kaji Ulang Dampak Lingkungan

Jakarta, MI — Warga Perumahan Eramas 2000, Blok B2 Nomor 5, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menggelar aksi penolakan terhadap rencana pembangunan Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), Minggu (22/2/2026). Aksi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan spanduk petisi sebagai bentuk penyampaian aspirasi warga kepada pemerintah.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu dihadiri warga setempat, pengurus lingkungan, serta koordinator aksi. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait potensi dampak lingkungan dan sosial apabila dapur MBG beroperasi di kawasan permukiman padat penduduk.

Ketua RW 015, Ahmad Hidayat, menegaskan bahwa warga tidak menolak program pemerintah, melainkan meminta agar lokasi pembangunan dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan.

“Kami mendukung programnya, tetapi kami berharap lokasinya tidak berada di tengah permukiman padat karena dikhawatirkan menimbulkan masalah seperti limbah, bau, dan peningkatan lalu lintas kendaraan,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Ketua RT 01, Eden Edi Sutisna, juga menilai aspirasi warga perlu menjadi perhatian serius pihak terkait. Ia mengatakan masyarakat menginginkan solusi terbaik yang tidak mengganggu kenyamanan serta kesehatan lingkungan tempat tinggal mereka.

Koordinator aksi, Fathullah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang damai, terbuka, dan konstitusional.

“Kami hanya ingin suara warga tersampaikan. Penandatanganan petisi ini menjadi bukti bahwa masyarakat berharap ada kajian ulang terkait lokasi dapur MBG,” katanya.

Salah satu koordinator lainnya menambahkan bahwa hasil petisi akan diserahkan kepada instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Kegiatan ditutup dengan dialog warga serta dokumentasi penandatanganan spanduk petisi. Warga berharap pemerintah dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komunikasi terbuka, kajian menyeluruh, serta musyawarah bersama demi tercapainya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.