Komitmen Nyata Sherly Tjoanda Atasi Kemiskinan, 1200 Rumah Layak Huni Dibangun

Ternate, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, resmi meluncurkan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.200 unit pada tahun 2026, peluncuran tersebut berlangsung di Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, pada Sabtu (14/2). Peluncuran ini menandai komitmen kuat Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menanggulangi persoalan hunian tidak layak bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Program RTLH akan menyasar seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari kebijakan penanganan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memperkuat sistem pelaksanaan, menjaga martabat warga, serta memastikan akuntabilitas kebijakan publik.

“Program ini harus tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat miskin ekstrem,” tegas Sherly.

Peluncuran RTLH tahun ini dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya guna menghindari kendala musim hujan pada akhir tahun yang kerap menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas hasil pekerjaan.

“Tahun lalu kita launching di Agustus, tahun ini di Februari supaya cepat selesai. Karena Oktober, November, Desember sudah hujan, kita tidak bisa bangun lagi rumahnya,” ujar Sherly.

Target pembangunan 1.200 unit rumah tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 700 unit, pemerintah menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak semata pada jumlah, melainkan pada ketepatan waktu, metode, serta mutu pelaksanaan.

Untuk itu, RTLH 2026 dirancang menggunakan standar desain yang seragam, skema anggaran yang terstruktur, serta mekanisme serah terima material yang mewajibkan verifikasi langsung oleh penerima manfaat.

“Ketika ibu menerima bahan material, pastikan dihitung, tahun kemarin ada yang menerima tapi tidak menghitung, sehingga di akhir saling menyalahkan,” tambahnya.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan bahwa pembangunan RTLH merupakan kebijakan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Bicara tentang kemiskinan berarti bicara tentang meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, Itu menjadi tugas bersama kita semua,” ujarnya.

Pelaksanaan program ini juga diperkuat dengan penggunaan aplikasi kontrol progres untuk memantau kualitas pembangunan, perjanjian kerja bermaterai antara pemilik rumah dan tukang, serta pengiriman material secara bertahap,
Selain itu, RTLH 2026 diintegrasikan dengan kerja lintas sektor. 

Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Maluku Utara dilibatkan dalam percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL. Sementara Sentra Bahagia dan Dinas P3A menyiapkan bantuan pelengkap berupa perabot rumah tangga serta dukungan ekonomi bagi penerima yang memenuhi kriteria.

Dengan kerangka tersebut, program RTLH 2026 diarahkan menjadi kebijakan pembangunan yang terukur, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah secara nyata dalam kehidupan masyarakat.