Cak Imin: Kepala Daerah Terpilih dari PKB Harus Sejalan dengan Pemerintah
Semarang, MI - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memastikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang berasal dari PKB harus sejalan dengan kepemimpinan nasional.
"Kepala daerah dari PKB hasil pilkada serentak merupakan bagian dari pemerintahan, siapapun pemimpinnya," kata Muhaimin saat pembekalan bakal calon kepala daerah di wilayah Jawa Tengah yang akan bertarung dalam Pilkada 2024 di Semarang, Kamis (6/6/2024).
Menurut dia, hal tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto bahwa kepala daerah yang berasal dari PKB merupakan bagian dari pemerintahan yang akan datang.
"Harus ada sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah," tambahnya.
Secara nasional, kata dia, terdapat sekitar tiga ribu bakal calon yang mendaftar ke PKB untuk maju dalam pilkada di tingkat kabupaten/ kota hingga provinsi.
Dengan demikian, lanjut dia, PKB memiliki stok calon pemimpin yang besar jumlahnya.
Menurut dia, para bakal calon kepala daerah yang mendaftar melalui PKB bukan hanya berasal dari internal PKB, melainkan juga dari partai politik lain.
"Kepada kader partai lain yang mendaftar melalui PKB dari mana pun sumber calon harus kita terima," katanya.
Ia menjelaskan rangkaian seleksi dengan sungguh-sungguh dilakukan melalui analisa berbagai pertimbangan penting.
"Dengan demikian akan terpilih bakal calon yang tidak hanya berkapasitas dan berkualitas, namun yang terpenting menang dalam pilkada," tambahnya.
Ia berharap dalam pilkada sebagai kompetisi yang terbuka, tidak ada penggunaan aparat atau yang macam-macam.
Topik:
PKB Cak Imin Calon kepala daerah PKB PemerintahBerita Sebelumnya
Korban Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Tunggu Putusan DKPP
Berita Selanjutnya
PDIP Tak Akan Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut
Berita Terkait
DPR Semprot Praktik Kotor Pajak dan Bea Cukai: Gaji Tinggi Tak Jamin Bebas Korupsi
6 Februari 2026 15:56 WIB
OTT KPP Madya Banjarmasin, DPR Nilai KPK Konsisten Bersih-bersih Korupsi Pajak
6 Februari 2026 14:23 WIB
Rencana Tambah Dana BPJS ke Saham Rp180 T Dinilai Berisiko, Pekerja Bisa jadi Korban
4 Februari 2026 21:41 WIB
Siswa SD di NTT Tewas Diduga Karena Buku Sekolah, DPR Desak Investigasi Menyeluruh
3 Februari 2026 14:03 WIB