Fraksi Golkar Tak Setuju DPR Bentuk Pansus Soal Pagar Laut Siluman

Jakarta, MI - Fraksi Partai Golkar tidak setuju dengan usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait pagar laut siluman yang terbentang sepanjang 30,16 kilometer di kawasan laut Tangerang, Banten. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji merespon usulan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, pembentukan Pansus tidak ada urgensinya dengan polemik pagar laut siluman tersebut. 

“Kalau sampai saat ini ya, kami belum memandang perlu sampai sejauh itu ya,” kata dia kepada wartawan saat ditemui usai acara Perayaan Natal AMPI Golkar, Rabu (22/1/2025).

Sarmuji mendorong agar persoalan pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 kilometer di atas laut Tangerang itu dibahas dalam rapat kerja komisi terkait terlebih dahulu.

"Jadi identifikasi persoalan itu bisa melalui komisi terlebih dahulu. Baik di rapat kerja, di KKP maupun di kementerian terkait lainnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Ketua DPR Puan Maharani membentuk panitia khusus (Pansus) terkait pagar laut misterius yang terbentang di kawasan laut Tangerang, Banten.

Hal tersebut diusulkan oleh salah satu politikus PKS, Riyono dalam Sidang Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, pembentukan Pansus tersebut sangat penting dilakukan untuk memastikan tata kelola laut yang bertanggung jawab.

"Fraksi PKS mengusulkan atau meminta Pimpinan DPR RI agar membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut dalam mendukung upaya tata kelola laut bertanggung jawab," kata dia. 

Dia juga mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, seperti nelayan, dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut.

Termasuk mengusut tuntas kasus pemagaran laut tersebut. Jangan sampai jadi preseden buruk bagi penegakan hukum.

"Juga mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola kelautan di Indonesia," tandas Riyono.