KPK Limpahkan Berkas Perkara Hasto ke PN Jakpus
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada hari ini Jumat (7/3/2025).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan bahwa berkas perkara tersebut telah diterima oleh panitera PN Jakpus.
"Ya, jadi sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut sudah menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat, Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat, nanti tinggal menunggu proses berikutnya," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).
Selanjutnya, Satyo mengatakan bahwa pihaknya tinggal menunggu pentapan waktu persidangan dari pengadilan, ia berharap semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar.
"Ya kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gitu. Ya, mudah-mudahan semua lancarlah," tandasnya.
Sebelumnya, penyidik KPK telah menyerahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum untuk perkara tersangka HK," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (6/3/2025).
Diketahui, penyidik melakukan pelimpahan berkas tersebut atas dua perkara, yakni perkara suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus buron Harun Masiku.
Topik:
KPK Hasto Kristiyanto Kasus Harun Masiku Berkas Perkara HastoBerita Sebelumnya
Polisi Belum Bisa Simpulkan Penyebab Kematian Mahasiswa UKI
Berita Selanjutnya
Asyik Pesta Sabu, Begini Kronologi Penangkapan Ketua Bawaslu Bandung Barat
Berita Terkait
Nama Eks Menhub Budi Karya Jadi Sorotan di Kasus DJKA, KPK: Tunggu Perkembangannya
57 menit yang lalu
Negara Menyuap Negara: Anak Usaha Kemenkeu Diduga Suap Ketua–Wakil Ketua PN Depok, KPK Tegaskan Ada “Meeting of Minds”
1 jam yang lalu
Jejak Suap DJKA Mengarah ke Senayan, KPK Buka Peluang Panggil Anggota Komisi V Periode 2019-2024
1 jam yang lalu
Kasus PN Depok: Diduga Libatkan BUMN Kemenkeu, Mafia Peradilan, hingga Bayang-bayang Elite Fiskal
2 jam yang lalu