Menteri ATR/BPN Sambangi KPK: Minta Masukan Untuk Menutup Celah Pungli

Jakarta, MI- Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/10/2025) hari ini. 

Dalam kunjungan tersebut, Nusron meminta masukan dari lembaga antirasuah terkait letak-letak yang dapat menjadi celah pungutan liar (pungli) di sektor layanan publik. 

"Dalam rangka menyusun bisnis proses yang baru ini, kita mau minta masukan di mana letak-letak celah pungli akan kita tutup," kata Nusron, Rabu (22/10/2025).

Nusron mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan penyelewengan kewenangan yang ada pada sektor pelayanan publik. Ia ingin sektor layanan publik yang ada pada kementeriannya bersih dari praktik-praktik pungli hingga tindak pidana korupsi. 

Selain itu, Nusron juga meminta saran dari KPK untuk membangun sistem pelayanan publik yang baik serta bebas dari segala bentuk penyelewengan. 

"Mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan," ujarnya.

Nusron mengatakan bahwa dirinya ingin melakukan evaluasi di sejumlah pelayanan publik yang ada di Kementerian ATR/BPN.

"Kita mau ngasih tahu pemberitahuan sekaligus kulo nuwun dengan KPK bahwa kita akan ada evaluasi untuk model bisnis prosesnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nusron mengatakan bahwa KPK menyarankan sistem pelayanan publik berbasis digital untuk menutup celah-celah praktik pungli. Pun, sistem pelayanan publik berbasis digital juga telah diterapkan oleh banyak instansi. 

"Bisa jadi itu adalah sistem yang terbaik pada tahun itu, tapi hari ini sudah banyak perubahan, apalagi dengan era digital-digital," ujarnya.