Anggota Komisi IX Usul Pembentukan Pansus PT Sritex
Jakarta, MI - Anggota Komis IX Obon Tabroni memgusulkan untuk pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait pemarsalahan yang ada di PT Sritex.
Hal ini disampaikan Obon dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025). Ia mengatakan Pansus ini akan fokus pada persoalan-persoalan yang menyangkut hak-hak para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Banyak hal yang mungkin bisa kita gali, intinya apa kita bentuk tim atau pansus atau apa. Sehingga, fokus konsen pada persoalan ini yang nanti akan melibatkan kurator melibatkan ke pengadilan, lembaga-lembaga lain," kata Obon, Selasa, (4/3/2025).
Obon mengatakan bahwa aset yang dimiliki PT Sritex saat ini tidak mencukup untuk memenuhi hak pekerja yang terkena PHK. Terlebih, PT Sirtex masih memiliki kewajiban pembayaran hutang senilai Rp 25 triliun.
"Saya sepakat proses PHK ini kalau sampai dengan kondisi hari ini prosesnya dilelang atau segala macam, hancur semua mas, saya rasa paling nilainya berapa dengan total kewajiban Rp20 triliun, Rp25 triliun. Aset yang ada kalau dijual dengan kondisi sekarang ya paling sekitar Rp5 triliun," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX Edy Wuryanto mengaku sepakat dengan usulan pembentukan pansus ini, ia mengatakan bahwa hak-hak pekerja harus dilindungi.
"Saya sependapat dengan Pak Obon, kalau perlu pansus khusus untuk mengadvokasi banyaknya perusahaan yang PHK dan saya kira hak pekerja harus dilindungi," ujarnya.
Topik:
DPR RI Komisi IX Obon Tabroni PT Sritex Pansus PT SritexBerita Sebelumnya
Anggota DPR Minta Menteri KKP Klarifikasi Soal Denda Administratif Kades Kohod Rp 48 Miliar
Berita Selanjutnya
Legislator Demokrat Usul Draf RKUHP Selesai di Bulan April
Berita Terkait
OTT KPP Madya Banjarmasin, DPR Nilai KPK Konsisten Bersih-bersih Korupsi Pajak
49 menit yang lalu
Wakil Ketua Komisi I DPR Dukung Pelaporan Israel atas Dugaan Genosida, Sukamta: “Bagus Itu”
18 jam yang lalu
Era Rapidin Simbolon Disorot, Kasus Dana Covid Samosir Menggantung: Putusan dan Laporan Hukum Mandek
2 Februari 2026 20:39 WIB
DPR Soroti Pentingnya Rakornas Prabowo untuk Kawal Program Nasional
2 Februari 2026 14:52 WIB