Berita sa Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf (Foto: Dok/MI)
Kepadatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke (Foto: Dok KKP)

Kapal Nelayan Numpuk di Muara Angke, KKP Turun Tangan

31 Januari 2026 08:35 WIB | Nasional

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah (Foto: Dok MI)
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri (Foto: Ist)
Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung menangkap buronan kasus dugaan korupsi berinisial GRP alias AGL di Bandara Soekarno-Hatta. GRP sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik Kejari Sinjai terkait perkara korupsi proyek Instalasi Pengelolaan Air SPAM IKK Sinjai Tengah Tahun Anggaran 2021 (Foto: Dok MI/Puspenkum Kejagung)
Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar (Foto: Dok MI/Istimewa)
Ilustrasi penyidikan dugaan korupsi tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit periode 2015–2024 yang beririsan dengan masa kepemimpinan Menteri LHK saat itu. Visual menampilkan simbol penggeledahan, penyitaan dokumen, serta latar perkebunan sawit dan gedung Kejaksaan Agung sebagai gambaran proses hukum dan sorotan terhadap kebijakan pelepasan kawasan hutan.  (Dok MI)

Era Siti Nurbaya dalam Pusaran Penyidikan Tata Kelola Sawit

30 Januari 2026 19:13 WIB | Investigasi

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar (Foto: Dok MI/Aswan)
Bibit Kelapa Sawit di PT KAS (Foto: Dok MI)
Ilustrasi penurunan tajam indeks pasar modal Indonesia setelah muncul “sinyal bahaya” dari MSCI, yang memicu hilangnya pembeli, penjualan besar-besaran, harga anjlok, dan meningkatnya risiko trap risk—kondisi saat investor sulit keluar karena likuiditas menipis dan biaya exit menjadi sangat mahal.

Kejatuhan Pasar Modal: Membaca Sinyal MSCI

30 Januari 2026 18:12 WIB | Opini

Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI (Foto: Repro)
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)
Sampul Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Tahun Buku 2021–2022 pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk beserta anak perusahaan dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Laporan ini diterbitkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII dengan Nomor 60/LHP/XXI/11/2024 tertanggal 25 November 2024. (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Investasi Mandek Rp280 M PT PP di Jiwasraya

30 Januari 2026 17:25 WIB | Ekonomi