Pemerintah Tarik Pembiayaan Utang Rp127,3 Triliun 2026 pada Januari 2026

Jakarta, MI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik utang baru sebesar Rp127,3 triliun pada Januari 2026. Pembiayaan itu setara 15,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun, juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 23,7 persen.

"Realisasi pembiayaan utang mencapai Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026," ujar Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Total penarikan utang pada awal tahun ini kemudian dikurangi dengan kebutuhan pembiayaan non utang yang realisasinya sebesar Rp 22,2 triliun per Januari 2026. Hal itu menyebabkan nominal pembiayaan anggaran secara keseluruhan menjadi Rp 105,06 triliun atau 15,2%% dari nilai defisit APBN 2026 sebesar Rp 689,15 triliun.

Juda menegaskan, pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai rencana, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.

"Perkembangan ini menunjukkan strategi pembiayaan yang lebih terukur. Dengan disiplin dan kebijakan yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah," ujar Juda dalam keterangannya.

Pembiayaan utang pada awal 2026 sebagian besar ditopang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid. Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat sebesar 2,2 kali. 

Sementara itu, Surat Berharga Syariah Negara mencatat rata-rata bid to cover ratio 3,8 kali. Rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga relatif stabil, mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

"Kepercayaan investor tetap terjaga, dan stabilitas pasar SBN akan terus diperkuat melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia," jelas Juda.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203 triliun pada 2026. Dana ini diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun, terutama untuk mendukung peran Bulog dalam penguatan cadangan beras pemerintah. 

Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar dari pelunasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.

"Pembiayaan investasi ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan pada sektor pertanian dan pangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau," tukas Juda.