BreakingNews

BPK Bongkar Borok Bansos Kemensos: Ratusan Ribu Penerima Terlambat, Pengelolaan Dipertanyakan Sertifikat Warga Diduga Digadaikan Rp600 M , Jejak PT SIM Disisir Kejagung hingga Lingkaran Pejabat Daerah Kapolres Diduga Terjerat Mafia Narkoba: Alarm Darurat Reformasi Polri dan Bukti Nyata Busuknya Narco-Corruption di Tubuh Aparat Kalahkan Himbara Lain, BTN Pimpin Penyaluran KPR Sejahtera FLPP Awal 2026 WIKA Terpukul Proyek Whoosh, BPK Ungkap Kerugian Rp2,27 T Gegara Investasi Minim Mitigasi Risiko

Berita ta Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Ilustrasi menggambarkan kontroversi penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi izin usaha pertambangan nikel di Konawe Utara. Visual menampilkan simbol gedung KPK, aktivitas tambang nikel, tumpukan uang bertuliskan Rp2,7 triliun, dokumen SP3 bertanggal 17 Desember 2024, serta figur-figur yang wajahnya diburamkan dan ditutup mata sebagai simbol kaburnya kewenangan, transparansi, dan pengawasan. (Dok MI)

Tabir Gelap SP3 Nikel Konawe Utara: Tanda Tangan Pimpinan KPK Bermasalah

7 Januari 2026 14:37 WIB | Monitor Hukum

Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Dok/MI)

Ketua KPK Pastikan Penyidikan Kasus Kuota Haji di Kemenag Terus Berjalan

7 Januari 2026 14:24 WIB | Hukum

Mantan Kepala Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PP Didik Mardiyanto dan Senior Manager, Head of Finance and Human Capital Department Divisi EPC PT PP Herry Nurdy Nasution didakwa melakukan proyek fiktif selama periode April 2022 sampai Maret 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp46,8 miliar. (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/bar)

Tagihan Fiktif jadi Mesin Bancakan: Dua Eks Petinggi PT PP Didakwa "Menjarah" Rp46,8 M Uang Negara

7 Januari 2026 14:02 WIB | Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)

Aneh! Kasus Nikel Rp2,7 T Pernah Dimatikan, KPK Sekarang Berharap Kejagung Menuntaskan

7 Januari 2026 13:11 WIB | Hukum

Mensesneg, Prasetyo Hadi (Foto: Istimewa)

Konten Kreator Diteror OTK, Pemerintah Minta Aparat Turun Tangan

7 Januari 2026 12:20 WIB | Nasional

Status Tanggap Darurat Diberlakukan di Kepulauan Sitaro usai Banjir (Foto: Tangkapan Layar)

Pascabanjir Bandang, Status Tanggap Darurat Diberlakukan di Kepulauan Sitaro

7 Januari 2026 10:29 WIB | Nusantara

Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Prabowo Soroti 5.700 Desa Tanpa Listrik, Bahlil Diminta Bertindak Cepat

7 Januari 2026 09:55 WIB | Nasional

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (Foto: Dok MI)

Teror terhadap Influencer, Istana Minta Polri Usut Tuntas

7 Januari 2026 08:11 WIB | Nasional

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (Foto: Ist)

Kesepakatan Tarif RI-AS Tinggal Finalisasi, Prabowo Siap Teken

7 Januari 2026 07:41 WIB | Ekonomi

Kementerian PU memprioritaskan penyediaan air bersih pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh

Menteri PU: Penyediaan Air Bersih Jadi Prioritas PU di Aceh Tamiang

7 Januari 2026 07:13 WIB | Nasional

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan kembali membongkar borok tata kelola pembiayaan perbankan nasional. Dalam LHP Nomor 30/AUDITAMA VII/PDTT/9/2024 tertanggal 4 September 2024 oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar 36 Proyek Bermasalah di BSI, Kekurangan Volume Rp6,87 M—Baru Separuh Dana Dikembalikan

7 Januari 2026 06:00 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan kembali membongkar borok tata kelola pembiayaan perbankan nasional. Dalam LHP Nomor 30/AUDITAMA VII/PDTT/9/2024 tertanggal 4 September 2024 oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Akal-akalan Pajak Videotron BSI di Soekarno-Hatta, Negara Berpotensi Rugi Rp2,1 Miliar

7 Januari 2026 03:00 WIB | Ekonomi

Kosta Rika (Foto: Istimewa)

Kosta Rika, Negara Aman dan Nyaman Tanpa Tentara

6 Januari 2026 21:38 WIB | Global

BPJS Kesehatan (Foto: Dok MI/Antara)

Seleksi Dewas–Direksi BPJS 2026–2031 Dipersoalkan: Diduga Langgar UU, Dikebut dan Sarat Kejanggalan

6 Januari 2026 20:58 WIB | Hukum

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok/MI)

Masa Cekal Yaqut Cs Hampir Habis! KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji

6 Januari 2026 20:35 WIB | Hukum