BreakingNews

Dana Tali Asih Bermasalah, BPK Desak Kemensos Tarik Kelebihan Pembayaran BPK Bongkar Borok Bansos Kemensos: Ratusan Ribu Penerima Terlambat, Pengelolaan Dipertanyakan Sertifikat Warga Diduga Digadaikan Rp600 M , Jejak PT SIM Disisir Kejagung hingga Lingkaran Pejabat Daerah Kapolres Diduga Terjerat Mafia Narkoba: Alarm Darurat Reformasi Polri dan Bukti Nyata Busuknya Narco-Corruption di Tubuh Aparat Kalahkan Himbara Lain, BTN Pimpin Penyaluran KPR Sejahtera FLPP Awal 2026

Berita ta Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan kembali membongkar borok tata kelola pembiayaan perbankan nasional. Dalam LHP Nomor 30/AUDITAMA VII/PDTT/9/2024 tertanggal 4 September 2024 oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Kacau Balau Sponsorship MotoGP Mandalika 2022 di BSI: Tiket Tak Tepat Sasaran, Pertanggungjawaban Amburadul

6 Januari 2026 20:02 WIB | Ekonomi

LHP Nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 tertanggal 5 Juni 2024 (Foto: Dok MI)

BPK Telanjangi Kekacauan Keuangan Jakpro: Pendapatan Rp8,2 M Tak Bertuan, Pencatatan Amburadul

6 Januari 2026 19:47 WIB | Metropolitan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan kembali membongkar borok tata kelola pembiayaan perbankan nasional. Dalam LHP Nomor 30/AUDITAMA VII/PDTT/9/2024 tertanggal 4 September 2024 oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Bobroknya Corporate Card BSI: Rp366 Miliar Tak Jelas, Tanpa Pengawas, Direksi Langgar Aturan

6 Januari 2026 19:30 WIB | Ekonomi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta PhD (Foto: Dok MI)

Komisi I DPR Tegaskan: Pengembang Gim Daring Wajib Lindungi Anak dari Konten Kekerasan

6 Januari 2026 19:15 WIB | Nasional

Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi Lintangsari (Foto: Istimewa)

Bapenda Kabupaten Blitar Gencarkan Pendataan Bangunan Bersama Desa, Kejar Keadilan dan Optimalisasi PBB-P2

6 Januari 2026 18:59 WIB | Nusantara

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok/MI)

KPK Dikejar Waktu! Pencekalan Gus Yaqut Cs di Kasus Kuota Haji Segera Berakhir

6 Januari 2026 18:54 WIB | Hukum

Kementerian PU mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 7 blok untuk 84 KK di Aceh Tamiang. Huntara akan selesai 10 Januari 2026.

Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok untuk 84 KK Tuntas 10 Januari 2026

6 Januari 2026 17:53 WIB | Nasional

Plt Kadis DKP Malut Fauzi Mamole (kiri), Plt Kadis Pertanian Malut Anwar Husen (Kanan) (Foto: Dok MI/Jainal Adaran)

Distan dan DKP Malut, Benalu di Jantung Pemerintahan Sherly-Sarbin

6 Januari 2026 17:26 WIB | Nusantara

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah (Foto: Dok MI)

Indodax Disorot DPR, Dana Nasabah Raib jadi Bukti Pengawasan OJK Dinilai Gagal

6 Januari 2026 17:06 WIB | Ekonomi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Demokrat Seret Penyebar Fitnah ke Polisi: Nama SBY Dicatut dalam Hoaks Ijazah Jokowi

6 Januari 2026 16:31 WIB | Hukum

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Gedung Corporate Learning Center PAM Jaya, Jakarta Timur, Kamis (17/7/2025) (Foto: Dok MI/Antara)

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot: Air Bersih Tak Layak, Warga Miskin Terpinggirkan

6 Januari 2026 15:22 WIB | Metropolitan

Pendiri sekaligus Pembina Lembaga Aliansi Pemuda Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) La Ode Hasanuddin Kansi (LHK) (Foto: Dok MI)

BBM Subsidi Dijarah di Mega Proyek BWS Kendari, LHK Desak Mabes Polri Copot Kapolres Muna

6 Januari 2026 14:49 WIB | Hukum

Illustrasi (Foto: Istimewa)

Polisi Tetapkan Tersangka Individu dan Koorporasi Dalam Kasus Pembalakan Liar di Tapsel

6 Januari 2026 14:34 WIB | Hukum

Ilustrasi ini menggambarkan dugaan korupsi dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bayi dan ibu hamil yang menuai sorotan publik. Di bagian depan tampak ibu dan bayi sebagai simbol korban kebijakan yang menyimpang, sementara biskuit PMT dengan label “minim gizi” melambangkan dugaan pengurangan kandungan nutrisi. Tumpukan berkas bertuliskan “Kasus PMT”, karung uang, dan sosok berkedok menutup mata merepresentasikan praktik korupsi serta lambannya penanganan perkara. Di sisi lain, figur aparat penegak hukum dengan penutup mata mencerminkan kritik terhadap kinerja KPK yang dinilai lamban dan belum tegas menuntaskan kasus. Latar gedung Kementerian Kesehatan, poster desakan publik, serta palu hukum menegaskan tuntutan agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan akuntabel demi melindungi hak dasar bayi dan ibu hamil. (Foto: Dok MI)

PMT Bayi jadi Bancakan, KPK Dinilai Lamban dan Dipertanyakan Seriusnya Bongkar Korupsi Kemenkes

6 Januari 2026 14:28 WIB | Hukum

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yudha Novanza Utama (Dok. MI)

Krisis Venezuela Memanas, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

6 Januari 2026 14:22 WIB | Politik