Berita ut Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Bandara Internasional Kertajati (Foto: Dok MI)

Bandara Kertajati Tekor, Transformasi Disiapkan

25 Januari 2026 09:08 WIB | Ekonomi

Kajati Sumut Harli Siregar (Foto: Dok MI/Ist)
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supariatna (Foto: Dok MI)
Ketua DPRD IMM Malut, Tautan Baba, (Kanan), Ketua PKC PMII Malut, M. Fajar Djulhijan (kiri) (foto: Istimewa)

IMM-PMII Desak Kementerian ESDM Copot Kepala Inspektur Malut

24 Januari 2026 18:55 WIB | Nusantara

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Foto: Dok MI)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 57/LHP/XX/11/2024 tertanggal 18 November 2024 (Foto: Dok MI)
Anggota Komisi III DPRD Malut, Iswanto (Foto: Dok MI/Jainal Adara)
Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Didin)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Dok MI)
Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

PT Waskita Realty di Ambang Krisis Keuangan

24 Januari 2026 01:16 WIB | Investigasi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)
Grafik ini menunjukkan lonjakan dan fluktuasi tajam volume impor gula Indonesia sepanjang periode 2016–2019, saat Enggartiasto Lukita menjabat Menteri Perdagangan. Dalam kurun tersebut, impor gula mencapai total sekitar 15,23 juta ton dengan rata-rata hampir 390 ribu ton per bulan.  Pola impor yang tinggi dan tidak stabil ini kemudian menjadi sorotan publik dan aparat penegak hukum, karena diduga membuka ruang praktik rente, permainan kuota, dan penyalahgunaan kewenangan dalam tata niaga gula. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada grafik ini kerap dijadikan rujukan untuk menelusuri dugaan korupsi impor gula yang merugikan petani tebu dan mencederai kemandirian pangan nasional. (Foto: Dok MI/BPS)