Bahlil: Investasi Mineral dari AS Wajib Hilirisasi

Jakarta, MI - Di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis, Indonesia kembali menegaskan posisi tawarnya di panggung internasional. 

Pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat, menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan kedua negara melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Bagi Indonesia, ART bukan sekadar perjanjian dagang. Kesepakatan ini menjadi bagian dari strategi nasional agar kekayaan mineral kritis tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam negeri melalui program hilirisasi. Pemerintah menegaskan, setiap investasi yang lahir dari ART harus menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi langsung bagi Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, Indonesia menganut prinsip ekonomi bebas aktif, dengan memberikan kesempatan investasi yang setara kepada seluruh negara, termasuk Amerika Serikat, selama mematuhi peraturan nasional.

“Untuk mineral kritis, kami sepakat memfasilitasi pengusaha dari AS untuk berinvestasi, dengan tetap menghormati aturan di Indonesia. Pemerintah akan mendukung dan memprioritaskan eksekusi investasinya,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, seperti diberitakan Minggu (22/2/2026).

Bahlil menegaskan, kebijakan larangan ekspor mineral mentah tetap berlaku. Pemerintah berkomitmen melanjutkan hilirisasi dan tidak membuka kembali keran ekspor bahan baku.

“Jika mereka membangun smelter di Indonesia, misalnya untuk nikel, tentu akan kami dorong dan beri ruang sebesar-besarnya, sama seperti kepada negara lain. Yang boleh diekspor adalah hasil setelah dimurnikan, bukan barang mentah. Ini perlu diluruskan agar tidak terjadi salah tafsir,” tegasnya.

Ia mencontohkan kerja sama yang telah berjalan, seperti investasi PT Freeport Indonesia yang membangun smelter tembaga dengan nilai hampir USD4 miliar, salah satu yang terbesar di dunia. 

Pola serupa, menurutnya, dapat diterapkan untuk pengembangan mineral kritis lain seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.

Dalam implementasi ART, pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS: investasi langsung melalui eksplorasi dan pengembangan atau kemitraan/joint venture (JV) dengan BUMN Indonesia.

“Setelah berproduksi dan membangun fasilitas hilirisasi, barulah mereka memiliki hak untuk mengekspor hasilnya ke Amerika,” jelas Bahlil.

Meski membuka ruang kerja sama dengan AS, Bahlil menegaskan kebijakan Indonesia tidak eksklusif. Pemerintah tetap membuka peluang bagi negara lain untuk berinvestasi di sektor mineral kritis dengan prinsip perlakuan setara (equity treatment).

“Kami memberi ruang yang sama kepada semua negara. Prinsipnya terbuka, adil, dan saling menguntungkan,” pungkasnya.