BreakingNews

Skandal Dugaan Suap dan Rekayasa Sistem: Saatnya Reformasi Radikal Bea Cukai? Rp5 Miliar di Koper, Rp14,1 Triliun di Ekspor: Alarm Keras Reformasi Kemenkeu Pemerintah Bilang Tidak, Dokumen Negara Bilang Iya: MBG Ada di Anggaran Pendidikan Rp 223,5 T Sertifikasi K3 yang Seharusnya Melindungi Nyawa, Diduga Jadi Ladang Peras: Sekjen Kemnaker Diperiksa KPK Skandal Chromebook Nadiem Makarim, JPU Ungkap Aliran Dana dan Transaksi Janggal

Berita potensi kerugian Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp535,4 miliar dalam proyek pembangunan LRT Jabodebek yang dikelola PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun buku 2022–2023, BPK juga menyoroti integrasi sistem yang belum efektif, pekerjaan persinyalan yang belum sepenuhnya sesuai desain dan kontrak, serta pencatatan akuntansi yang dinilai tidak presisi. Temuan ini menjadi alarm keras terhadap tata kelola proyek strategis nasional tersebut - Helm Adhi Karya dan LRT Jabodebek (Foto: Dok MI/Olahan)

BPK Ungkap Kerugian Adhi Karya Rp 535 M di Proyek LRT Jabodebek

25 Februari 2026 13:43 WIB | Hukum

PT Timah Tbk (TINS) (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Borok PT Timah: Smelter Mangkrak, Produksi Melorot, Negara Rugi Puluhan Triliun

25 Februari 2026 11:16 WIB | Hukum

BPK menemukan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) hulu migas berupa tanah oleh pemerintah daerah dan pihak lain tanpa perjanjian atau perikatan resmi. Padahal nilai aset mencapai lebih dari Rp33 triliun. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban, menghambat pengelolaan optimal, serta berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara. BPK menilai sejumlah pejabat terkait lalai dan merekomendasikan percepatan perjanjian serta inventarisasi pemanfaatan aset. (Foto: Istimewa)

Aset Migas Rp33 T Dipakai Tanpa Perjanjian: Negara Terancam Kehilangan Pendapatan

23 Februari 2026 21:07 WIB | Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai pelanggaran dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sektor hulu migas periode 2022–2024. Temuan mencakup penggunaan aset tanpa persetujuan, tidak dikenakan sewa atau nilai manfaat, serta transfer material tanpa biaya. Kondisi ini menyebabkan negara berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minimal Rp3,41 triliun. BPK menilai masalah dipicu kelalaian koordinasi dan penetapan kebijakan antara SKK Migas, Kementerian ESDM, dan pengelola aset negara. Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui koordinasi lintas lembaga dan penagihan kewajiban kepada kontraktor. (Foto: Istimewa)

Rp3,41 T Raib dari Hulu Migas: Temuan BPK Guncang Pengelolaan Aset Negara

23 Februari 2026 15:42 WIB | Hukum

BPK RI (Foto: Dok MI/Aswan)

BPK Bongkar Investasi Bermasalah Anak Usaha WIKA, Rp311 M Terancam Hangus

11 Februari 2026 14:59 WIB | Hukum

COVER - LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TAHUN 2023 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), ANAK PERUSAHAAN, DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, BALI, SUMATERA UTARA, RIAU, KEPULAUAN RIAU, SUMATERA SELATAN, KALIMANTAN TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, SULAWESI UTARA, SULAWESI SELATAN, DAN MALUKU - DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VII TAHUN 2025. NOMOR : 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 TANGGAL : 29 JULI 2025 (Foto: Dok MI/La Aswan)

BPK 2025 Buka-bukaan soal PLN: 11 Temuan Ungkap Kebocoran Sistemik

13 Januari 2026 10:57 WIB | Investigasi

Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Badan Karantina Indonesia (Barantin) Tahun 2024 (Foto: Dok MI)

Audit BPK Bongkar Borok Barantin: PNBP Semrawut, Tunjangan Lebih Bayar, hingga Aset Triliunan Tak Jelas

12 Januari 2026 14:40 WIB | Investigasi