BreakingNews

Dibiayai Triliunan tapi Alumni Berkali-kali Korupsi, Pakar: STAN Masih Diperlukan? Dugaan Korupsi Sawit Periode 2015–2024: Nama Eks Menteri LHK Siti Nurbaya jadi Sorotan Aksi Nasional Tambang Ilegal Pulau Gebe: Aroma Konflik Kepentingan Gubernur, Aparat Hukum Didesak Turun Tangan Bos Djarum Lolos Cegah, Empat Saksi Ditahan: Standar Ganda Kasus Pajak? Pembiayaan BSI Rp318 T Melonjak, Catatan Audit BPK Justru Menggunung!

Berita au Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Pengamat kebijakan publik Fernando Emas (Foto: Dok MI)

878 Proyek Non-Tender DPRD DKI Bau Bancakan: E-Katalog Jangan jadi Kedok Bagi-Bagi Uang Rakyat

20 Januari 2026 14:31 WIB | Metropolitan

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Rp9,34 T Utang dan Bisnis Loyo: BPK Ungkap Waskita Beton Precast Menuju Kepailitan

20 Januari 2026 14:19 WIB | Ekonomi

Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus

Indonesia Pengeskpor TBC?

19 Januari 2026 23:16 WIB | Kesehatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam penyediaan pupuk dan peningkatan daya saing perusahaan selama periode 2022, 2023, hingga Semester I 2024. Laporan bernomor 39/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.01/07/2025 dengan tanggal 29 Juli 2025 (Foto: Dok MI)

Carut-Marut Asuransi BUMN Pupuk Indonesia: Klaim Mandek dan Pemborosan Premi Rp20,69 M

19 Januari 2026 16:01 WIB | Ekonomi

Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Bauran Energi 2025 Meleset, DPR Minta ESDM Evaluasi Total

19 Januari 2026 14:55 WIB | Nasional

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 57/LHP/XVII/11/2024 tanggal 18 November 2024, BPK mengungkap kelalaian serius PT Angkasa Pura I dalam pengelolaan kegiatan ground handling pada periode 2021–2022 yang berujung pada hilangnya potensi pendapatan negara sedikitnya Rp19.293.211.213,50. (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Kelalaian Angkasa Pura I: Ground Handling Tanpa Kontrak, Negara Rugi Rp19,29 Miliar

19 Januari 2026 14:38 WIB | Ekonomi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam penyediaan pupuk dan peningkatan daya saing perusahaan selama periode 2022, 2023, hingga Semester I 2024. Laporan bernomor 39/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.01/07/2025 dengan tanggal 29 Juli 2025 (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Sentralisasi Pupuk Indonesia: Tak Patuh GCG, Biaya Membengkak, Penjualan NPK Nonsubsidi Anjlok

19 Januari 2026 10:00 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021–2022 bernomor 57/LHP/XVII/11/2024 tertanggal 18 November 2024 (Foto: Dok MI)

15 Temuan BPK di Angkasa Pura I Berpotensi Masuk Ranah Hukum: Dugaan Pemborosan dan Pengadaan Bermasalah Terkuak

19 Januari 2026 09:48 WIB | Investigasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam penyediaan pupuk dan peningkatan daya saing perusahaan selama periode 2022, 2023, hingga Semester I 2024. Laporan bernomor 39/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.01/07/2025 dengan tanggal 29 Juli 2025 (Foto: Dok MI)

BPK Ungkap Masalah Pengadaan Pupuk: Harga Antar Anak Usaha Diatas Pasar, Biaya Produksi NPK Jebol Rp64,95 M

19 Januari 2026 03:55 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik tahun 2023 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku - Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII Tahun 2025 Nomor: 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 Tanggal: 29 Juli 2025. (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Borosnya Operasi Pembangkit Gas PLN: Salah Setel JROS, BPP Listrik Sumatera Jebol Rp39,54 M

19 Januari 2026 01:01 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Tol Kayu Agung–Palembang–Betung Bermasalah: Beban Kontrak Jebol Rp11,84 M, Tagihan Rp96,53 M Terancam Tak Tertagih

18 Januari 2026 22:00 WIB | Ekonomi

Pesawat ATR 400 (Foto: Istimewa)

IAT Sebut Pesawat ATR 42-500 Sempat Alami Masalah Mesin Sebelum Jatuh

18 Januari 2026 18:39 WIB | Nasional

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam penyediaan pupuk dan peningkatan daya saing perusahaan selama periode 2022, 2023, hingga Semester I 2024. Laporan bernomor 39/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.01/07/2025 dengan tanggal 29 Juli 2025 (Foto: Dok MI)

BPK Sebut Kebijakan Harga Pupuk Indonesia Berpotensi Merugikan Negara Rp4,8 T

18 Januari 2026 16:01 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik tahun 2023 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku - Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII Tahun 2025 Nomor: 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 Tanggal: 29 Juli 2025. (Foto: Dok MI)

Temuan BPK Kontrak PLTB Tolo: Selisih Aturan Picu Potensi Kemahalan Listrik Rp 55,7 M

18 Januari 2026 15:40 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Piutang Rp9,8 Miliar Tak Jelas, BPK Sebut Laporan Keuangan Waskita Tak Cerminkan Kondisi Sebenarnya

18 Januari 2026 15:29 WIB | Ekonomi