Ketua BEM UGM Diteror & Dikuntit! Habiburokhman: Segera Lapor Polisi!

Jakarta, MI – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto untuk segera membuat laporan polisi terkait dugaan teror yang dialaminya.

Menurut Habiburokhman, langkah tersebut penting agar aparat penegak hukum dapat segera menindak pelaku.

"Terkait informasi adanya teror terhadap Ketua BEM UGM kami berharap yang bersangkutan membuat laporan polisi," kata Habiburokhman, dikutip Minggu (22/2/2035).

Habiburokhman menegaskan bahwa teror yang dialami Tiyo bukan berasal dari pendukung Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan mengklaim bahwa sejumlah pendukung Prabowo juga mengalami ancaman serupa.

"Kami perlu informasikan bahwa saat ini ada beberapa pendukung Pak Prabowo juga mendapat ancaman teror," ungkapnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengingatkan adanya kemungkinan pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan situasi untuk memecah belah masyarakat.

"Waspada ada pihak ketiga yang mau mengadu domba bangsa kita. Situasi saat ini bisa saja ada pihak yang ingin memancing di air keruh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto mengaku telah menerima teror sejak 9 Februari 2026 lalu. Ia menyebut terdapat sekitar enam nomor asing yang mengirimkan pesan berisi ancaman serius, mulai dari penculikan hingga pembongkaran aib pribadi.

"Itu isinya ada ancaman penculikan, ada ancaman untuk katanya membuka aib," kata Tiyo, Jumat (20/2/2026).

Tak hanya itu, Tiyo juga mengaku sempat mengalami penguntitan oleh orang tak dikenal saat berada di sebuah kedai pada 11 Februari 2026. Pelaku disebut sempat memfoto dirinya sebelum melarikan diri.

"Ketika kami kejar, dia sudah segera pergi. Ini alarm yang menunjukkan bahwa demokrasi kita enggak baik-baik saja," ujarnya.

Aksi teror tersebut diduga terjadi setelah Tiyo aktif mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah, serta langkahnya mengirim surat ke UNICEF terkait isu hak pendidikan.

Langkah tersebut dilakukan menyusul kasus tragis bunuh diri seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT).