BreakingNews

Tak Semua Layak Diselamatkan: BUMN Karya Disebut Bom Waktu Keuangan Negara Daftar Hakim PN Depok yang Dicokok KPK Perkara Lahan Diduga Diperjualbelikan, KPK Usut ‘Meeting of Minds’ di PN Depok Jalur Tikus Resmi Terbuka: Borok di Bea Cukai hingga Jurus Menghilang Bos PT Blueray Cargo Korupsi Pajak Djarum Menggantung: Kejagung Masih Tunggu Audit BPKP, Uang Negara Nasibnya di Ujung Kalkulator

Berita utang Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

PT Angkasa Pura II (Foto: Dok MI/Istimewa)

Skandal Piutang Angkasa Pura II: Rp207,8 M Mandek, Direksi Lalai

21 Januari 2026 20:28 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Rp9,34 T Utang dan Bisnis Loyo: BPK Ungkap Waskita Beton Precast Menuju Kepailitan

20 Januari 2026 14:19 WIB | Ekonomi

RI Terbitkan Global Bond Rp45,6 Triliun (Foto: Dok MI)

RI Terbitkan Global Bond Rp45,6 Triliun untuk APBN 2026

19 Januari 2026 12:58 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Risiko Gugatan Bank DKI: Anak Usaha Waskita Terancam Tambahan Beban Rp997 Miliar dan Kredibilitas Tergerus

19 Januari 2026 12:37 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Tol Kayu Agung–Palembang–Betung Bermasalah: Beban Kontrak Jebol Rp11,84 M, Tagihan Rp96,53 M Terancam Tak Tertagih

18 Januari 2026 22:00 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Piutang Rp9,8 Miliar Tak Jelas, BPK Sebut Laporan Keuangan Waskita Tak Cerminkan Kondisi Sebenarnya

18 Januari 2026 15:29 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Investasi Rp12,9 T Tak Sesuai Rencana, BPK Nilai Proyek Tol Waskita Sarat Risiko

17 Januari 2026 21:15 WIB | Ekonomi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam penyediaan pupuk dan peningkatan daya saing perusahaan selama periode 2022, 2023, hingga Semester I 2024. Laporan bernomor 39/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.01/07/2025 dengan tanggal 29 Juli 2025 (Foto: Dok MI)

BPK: Salah Kelola Kas, Pupuk Indonesia Rugikan Efisiensi lewat Utang Rp37,64 Triliun

17 Januari 2026 13:32 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi PT Bio Farma periode 2022 hingga Semester I 2024. (Foto: Dok MI)

Piutang Bermasalah PT Bio Farma, Program Vaksin Gotong Royong Picu Potensi Kerugian Negara Puluhan Miliar Rupiah

15 Januari 2026 20:16 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik tahun 2023 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku - Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII Tahun 2025 Nomor: 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 Tanggal: 29 Juli 2025. (Foto: Dok MI)

Bom Piutang Rp1,05 Triliun di PLN Icon Plus, Ratusan Miliar Terancam jadi Kerugian Negara

15 Januari 2026 13:32 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Penyehatan Semu Waskita: Restrukturisasi Utang Terancam Gagal, Negara Dibayangi Klaim Rp10 Triliun

15 Januari 2026 01:09 WIB | Ekonomi

Cover - Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

13 Temuan BPK: Waskita Karya "Dikepung" Utang, Piutang Macet, hingga Proyek Tak Clean

14 Januari 2026 15:50 WIB | Investigasi

Ilustrasi (Foto: Ist)

Ancaman Gagal Bayar Mengintai, Utang Pemerintah Diprediksi Tembus Rp9.645 Triliun

13 Januari 2026 08:12 WIB | Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Kemenkeu)

Purbaya akan Tarik Utang Rp 832 Triliun untuk APBN 2026

8 Januari 2026 15:19 WIB | Ekonomi

LHP Nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 tertanggal 5 Juni 2024 (Foto: Dok MI)

BPK Ungkap Kekacauan Uang Rp3,49 M di Jakpro–Pulo Mas Jaya: Utang Tak Sinkron, Pendapatan JIEPP Dipertanyakan

5 Januari 2026 11:22 WIB | Metropolitan