KPK Bongkar Dugaan Mafia Sertifikat K3 di Kemenaker, Jejak Uang Mengarah ke Sosok-Sosok Penting

Jakarta, MI - Aroma busuk dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kian menyengat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memburu aliran dana dan menelusuri keterlibatan sosok-sosok penting lain yang diduga menikmati uang haram dari perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan penyidik tak berhenti pada nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Ini yang akan terus dilacak dan ditelusuri oleh penyidik,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

KPK mendalami dugaan aliran uang yang mengalir bukan hanya kepada oknum tertentu, tetapi juga kepada pihak lain yang memiliki peran strategis dalam proses penerbitan sertifikasi K3.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang kemudian menyeret pejabat tinggi hingga jajaran teknis di Kemenaker. Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, sebagai tersangka bersama sepuluh orang lainnya.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain:

• Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 (2022–2025)

• Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022–2025)

• Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 (2020–2025)

• Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020–2025)

• Fahrurozi (FAH) – Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret–Agustus 2025)

• Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025)

• Sekarsari Kartika Putri (SKP) – Subkoordinator Kemenaker

• Supriadi (SUP) – Koordinator Kemenaker

• Temurila (TEM) – Pihak PT KEM Indonesia

• Miki Mahfud (MM) – Pihak PT KEM Indonesia

• Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Tak berhenti di sana, pada 11 Desember 2025, KPK kembali mengumumkan tiga tersangka baru, yakni mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS), mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Chairul Fadhly Harahap (CFH), serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang (HR).

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa perkara tersebut bukan sekadar ulah oknum level bawah. Penyidik kini mengurai kemungkinan adanya jejaring terstruktur yang mengatur “jalur cepat” sertifikasi K3 dengan imbalan setoran.

Jika benar aliran uang ini melibatkan lebih banyak pihak berpengaruh, maka kasus ini bisa menjadi salah satu skandal terbesar di sektor ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir. KPK memastikan penelusuran akan terus dilakukan, membuka lapis demi lapis praktik yang diduga menggerogoti integritas sistem sertifikasi keselamatan kerja—sebuah sektor yang seharusnya menjamin keselamatan para pekerja, bukan menjadi ladang rente.