Berita ad Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Wali Kota Madiun, Maidi (Foto: Dok/MI/Albani)
Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu (Foto: Dok MI)

LP2AD: BUMD DKI Bukan Milik Rezim, Hentikan Politisasi Jabatan!

22 Januari 2026 12:16 WIB | Metropolitan

Kajati Jawa Timur Agus Sahat Lumban Gaol (Foto: Istimewa)
epala Kejari Sampang, Fadhilah Helmi (Foto: Istimewa)
Potongan - tangkapan layar - Anggaran Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai APBD, Sekretariat DRPD DKI Jakarta menganggarkan biaya Rp 28,1 miliar. Dengan jumlah personil sebanyak 105 orang. (Foto: Dok MI)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (Foto: Istimewa)
Menteri UMKM Maman Abdurrahman (Foto: Dok MI)
Wali Kota Madiun, Maidi (Foto: Dok/MI/Albani)
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Dok MI)
Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Rp.100 juta per RW Se-Kota Bekasi Di Gedung Patriot (Foto: Dok-MI)
Wali Kota Madiun, Maidi, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek dan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Penetapan tersebut merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Madiun pada Senin, 19 Januari 2026.
Harta Kekayaan Wali Kota Madiun, Maidi Tembus Rp16,9 Miliar (Foto: Dok MI)